Sebuah Perspektif Institusional

Perspektif Institusional berpendapat bahwa institusi sosial yang berbeda termasuk negara, pasar dan masyarakat dapat dimobilisasi untuk mengangkat tujuan pembangunan sosial. Pemerintah seharusnya secara aktif mengarahkan proses pembangunan sosial dengan cara memaksimalkan partisipasi masyarakat, pasar, dan individu, selain menfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga seharusnya memberiakn konstribusi langsung pada pembangunan sosial lewat bermacam kebijakan dan program sektor publik Perspektif institusional membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggungjawab untuk mengatur usaha pembangunan sosial dan mengharmonisasikan implementasi dari berbagai pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkat yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinaasikan pada tingkat nasional. Mereka juga mempekerjakan tenaga spesialis yang terlatih dan terampil untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial

Akar Ideologi Institusionalisme

Perspektif institusional pada pembangunan sosial memiliki akar pada usaha untuk mengangkat toleransi dan koeksistensi terhadap paham yang berbeda. Pada Eropa modern, ide ini dapat ditelusuri kembali pada zaman reinansance, ketika ilmuan seperti sir Thomas More dan Desiderius Erasmus yang pertama kali menyerukan toleransi beragama. Menurut D.J. Manning paham utopia More ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memegang dan mengekspresikan paham keberagaman mereka tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba dan mengubah keyakinan lain dengan damai, lembut, tenteram tanpa harus berkoar-koar dan memaksa satu sama lain.

Dasar Teoritis Pendekatan Institusional

Artikulasi paham ideologis pada pemikiran barat menfasilitasi formulasi teori ilmu sosial yang merupakan sebuah kompromi antara kapitalisme laissez-faire dan komunisme. Para ilmuan yang mengartikulasikan teori ini bergabung dengan kelompok politik pada pusat sebuah spektrum ideologis tetapi tulisan mereka lebih membahas jauh ideologi dan memberikan penjelasan teoritis yang lengkap yang kondusif untuk formulasi kebijakan dan program praktis. Istilah institusionalisme sangat terkait dengan tulisan seorang ahli ekonomi Amerika, Thorstein Veblen yang pertama kali menentang klaim pakar ekonomi neo-klasikal yang berpandangan bahwa pasar adalah satu-satunya mekanisme institusional untuk mencapai kemakmuran. Veblen menolak pandangan ini dan menunjuk motif sosial dan dorongan pada masyarakat yang lebih luas yang membentuk prilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa pencapaian kepentingan ekonomi adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi motif manusia. Ia berpendapat bahwa masyarakat sebagai institusi yang lebih luas sama pentingnya dengan pasar dalam menentukan perilaku ekonomi. Penekanan Veblen pada institusi sosial yang lebih luas daripada pertimbangan ekonomi yang sempit yang akhirnya menggiring penggunaan istilah institusionalisme untuk menggambarkan ide-ide beliau.

Pengaruh Statisme/Campur Tangan Negara

Beberapa penganut paham institusionalisme lebih dipengaruhi oleh ideologi kolektivitasme dan intervensionisme statisme daripada tradisi reformis liberal. Mereka termasuk R.H Tawney, Richard Titmuss dan Gunnar Myrdal dan banyak lainnya. Walaupun para penulis ini banyak dikaitkan sebagai penganut paham sosialis demokratis daripada paham dari Veblen. Baik Tawney dan Titmuss menekankan pada pentingnya nilai dan institusi yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan keduanya mengkritik keras perilaku kompetitif seperti yang Tawney sebut sebagai acquisitive society atau masyarakat yang rakus atau Titmuse menyebutnya dengan the Irresponsible Society atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Tulisan mereka banyak diwarnai dengan penekanan pada nilai solidaritas, seperti Durkheim, Tawney berpendapat bahwa baik perekonomian maupun aktifitas sosial seharusnya direncanakan oleh pemerintah dengan tujuan yang diarahkan untuk meningkatkan solidaritas dan meminimalisir pembagian kelas dan pembagian lain yang merintangi ekspresi kemanusiaan rakyat. Tawney dan Titmuss dengan kuat mendorong akan keterlibatan negara, statisme atau keterlibatan negara bukan hanya sebuah mekanisme dalam mengatur perekonomian dan memberikan layanan sosial, tetapi menjadi jalan untuk mengangkat nilai sosial dan moral yang lebih tinggi.

Teori Korporatisme

Pengaruh lain dalam perspektif institusional pada pembangunan sosial adalah korporatisme. Korporatisme adalah teori yang representatif yang berdasarkan pada studi bagaimana pemerintah di banyak masyarakat industri telah berusaha untuk menciptakan kesatuan yang berlangsung lama antara mereka, perserikatan buruh dan bisnis dalam sebuah usaha mengurangi konflik. Merencanakan perekonomian dan mengangkat kesejahteraan sosial. Masyarkat korporasi berbeda dengan negara sosialis dan komunis yang pemerintahnya tidak memiliki atau mengontrol perekonomian. Mereka juga berbeda dengan masyarakat kapitalis yang lebih turun tangan dan berkomitmen untuk mengarahkan ekonomi dan kebijakan sosial dalam koalisi antara buruh dan industri. Dalam istilahnya yang klasik, Philippe Schmitter (1974) mengatakan bahwa korporatisme adalah sebuah sistem sosial dengan kepentingan kelompoknya yang teratur pada kategori yang terbatas yang tidak kompetitif secara fungis berbeda lewat badan aktif negara. Meraka menyetujui hak monopoli yang mewakili anggotanya dan mereka setuju untuk berpartisipasi dalam struktur korporasi dan terikat dengan persetujuan yang telah dibuat, oleh karena itu korporatisme sangat berdasar pada negoisasi dan prospek menjaga keuntungan oleh kelompok konstituen. Tetapi ia juga ditandai dengan keinginan mengurangi konflik dan mendukung kepentingan secara equilibrium. Korporatisme ini juga berdasarkan pada ide bahwa persetujuan yang telah dinegoisasikan antara pihak pemerintah, buruh dan bisnis akan mendukung kepentingan bersama dan kebaikan umum.

Penerapan Perspektif Institusional

Penjelasan selanjutnya adalah bagaimana perspektif institusional pada pembangunan sosial dapat diimplementasikan dengan diawali dengan sebuah diskusi organisasional juga kesepakatan tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mendukung pendekatan ini, juga mempertimbangkan peran pemerintah dalam mengkoordinasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, perspektif ini mengkaji ulang keadaan sosiospatial dimana strategi pembangunan sosial dapat diperkenalkan dan ini juga mempertimbangkan mekanisme agar kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi dapat di integrasikan. Dasar organisational untuk pembangunan sosial Penganut paham individuali dan komunitarian percaya bahwa pembangunan sosial dapat ditunjang pada tingkat lokal, lewat usaha yang dilakukan masyarakat sendiri bukan anggota parlemen yang dipilih oleh cara pemilu yang konvensional. Komunitarianisme juga mengenal konstribusi yang dilakukan organisasi non pemerintah dalam mengangkat pembangunan sosial. Mereka percaya bahwa organisasi-organisasi ini memberikan dasar organisatoris yang lebih efektif dalam pembangunan sosial dibanding dengan badan pemerintah yang terkadang mereka tuduh karena tidak efisien bahkan melakukan korupsi Pendukung strategi pembangunan sosial individualis setuju dengan kritik komunitarian tentang intervensi negara, mereka percaya bahwa kontrol negara pada pembangunan sosial mendorong ketergantungan dan merugikan bagi tanggungjawab individu dalam kesejahteraan. Tetapi pendukung paham ini tidak memiliki pandangan terartikulasikan dengan jelas tentang kerangka organisatoris yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan usaha pembangunan sosial. Tetapi mereka mengetahui bahwa implementasi yang efektif dalam strategi usaha membutuhkan sebuah dasar organisator, pengerahan tenaga kerja dan sebuah komitmen dan pihak pemimpin politik. Peranan Tenaga Profesional dan Profesionalisme dalam Pembangunan Sosial Sebagai sebuah profesi pekerjaan sosial dapat ditempatkan untuk memberikan pelatihan yang menyeluruh dalam pembangunan sosial. Keahlian mereka dalam bekerja dengan individu, masyarakat dan lingkungan administratif sangat kondusif untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Profesi ini belum mengambil langkah untuk memastikan bahwa pendidikan pekerjaan sosial cukup siap untuk memberikan pelatihan yang tepat bagi merak yang ingin terjun kelapangan. Tetapi muncul tanda bahwa hal ini telah banyak diketahui dengan hadirnya lebih banyak sekolah pekerjaan sosial baik di negara industri dan berkembang yang memperkenalkan kelas pembangunan sosial khusus (Midgley, 1994) Tenaga profesional pembangunan sosial harus secara jelas mengindentifikasikan peran dan tanggungjawabnya. Ini berbeda dan dibutuhkan riset pada kebutuhan dan masalah sosial, definisi tujuan pembangunan sosial yang spesifik, formulasi kebijakan dan program pembangunan sosial, memonitor hasil dan menghilangkan rintangan atau hambatan dalam kemajuan sosial. Seluruh tugas ini harus diambil sejalan dengan proses yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Hal ini membutuhkan kerjasama erat dengan ahli ekonomi pada level yang berbeda dimana inisiatif pembangunan diformulasikan. Ini termasuk pada tingkat lokal, masyarakat, regional dan nasional, yang juga relevan adalah macam-maaacam intervensi. Aspek ekonomi dan sosial harus diintegrasikan dalam perencanaan nasional, sektoral dan proyek. Lokasi Usaha Pembangunan Usaha untuk mengangkat pembangunan sosial terjadi pada konteks sosio-spatial yang sudah didefinisikan. Pembangunan sosial, seperti pembangunan ekonomi, terfokus pada kondisi sosio-spatial, lokal, daerah dan masyarakat, kesemuanya memberikan kontribusinya tersendiri pada fokus makro pembangunan. Perspektif institusional pada pembangunan sosial membutuhkan strategi pembangunan sosial yang diimplementasikan pada ketiga level dan usaha ketiga level ini harus dapat dikoordinasikan. Level negara, merupakan satu unit bagi banyak aktivitas pembangunan. Negara merupakan sebuah produk diplomasi international dan usaha politik sepanjang dua abad ini. Hal ini merupakan hal yang relatif baru bahwa ide tentang kelompok etnis dan negara dapat ditempatkan dalam batasan politik yang telah ditentukan dan diatur oleh pemimpin politik dari latar belakang etnik dan bangsa yang sama semakin dikenal Level nasional, perspektif institusional membutuhkan kebijakan dan program pembangunan sosial yang diformulasikan dan implementasikan pada tingkat regional dan lokal juga usaha-usaha ini dapat diharmonisasikan ke dalam kerangka kebijakan pembangunan sosial yang lebih luas Strategi pembangunan sosial dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembangunan regional seperti dalam pembangunan nasional. Secara tipikal, pembangunan regional terfokus pada daerah yang tidak berkembang dan berusaha untuk mempromosikan perekonomian dan transformasi sosial mereka. Tingkat lokal, maksudnya tingkat kota kecil, kampung dan lingkungan pada daerah pedesaan atau komunitas dalam kota. Pembangunan sosial dimulai dengan usaha untuk mengangkat perkembangan masyarakat di desa. Agar tujuan pembangunan sosial ini dapat di capai, ini penting tidak hanya strategi pembangunan sosial dapat diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi tetapi juga dikaitkan dengan konteks sosio-spatial lainnya. Pendekatan institusional berusaha untuk memastikan usaha pembangunan sosial dan ekonomi terjadi dan secara efektif diharmonisasikan pada level nasional, regional dan lokal. Pendekatan yang berbeda ini dapat menfasilitasi perbaikan dalam semua level dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang

Munculnya pembangunan sosial pada abad ke-19, yang merupakan dampak dari terbentuknya negara kesejahteraan (welfare state) telah memberikan kontribusi pada munculnya pendekatan pembangunan sosial, dimana hal ini secara signifikan berdampak pada pemikiran teoritis. Dasar dari pemikiran teori pembangunan sosial ini yaitu dengan melihat penjelasan tentang sebab dan akibat perubahan sosial dan pemikiran tentang apa yang termasuk ke dalam masyarakat ideal. Membahas aspek-aspek pembangunan sosial, diawali dengan membahas peran teori pembangunan sosial dengan memperhatikan secara khusus pada teori-teori yang dipergunakan di lapangan dan selanjutnya menawarkan sebuah model yang sederhana dan representatif tentang pembangunan sosial sebagai sebuah proses.

Akar Teoritis Pembangunan Sosial

1. Teori  Representasional Menggambarkan fenomena dari situasi-situasi, yaitu dengan mengartikan struktur yang dapat diobservasi di dunia nyata ke dalam gambaran abstrak. Teori ini merupakan bentuk paling dasar dalam sebuah teori yang dimaksudkan untuk memberikan kerangka konseptual yang dapat memfasilitasi analisa tentang hubungan sebab akibat, mengklasifikasikan fenomena dan menyederhanakan realita yang kompleks ke dalam bagian-bagian konstituen. Teori ini mengatur konsep dan hubungan di antara mereka ke dalam sistem konseptual yang lebih kompleks. Teori ini terdiri dari elemen deskriptif juga analisis, dan memberikan kerangka normatif ke dalam intervensi yang bersifat spesifik.
2. Teori Eksplanatori Teori ini dibangun dari teori representasional, tetapi tujuan dari teori ini adalah menjelaskakn mengapa kejadian itu terjadi, mengorganisir konsep ke dalam hipotesa yang dapat di uji secara empiris. Verifikasi dan pembantahan hipotesa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan penjelasan yang tepat tentang kejadian.
3. Teori Normatif Terkait dengan evaluasi kejadian dan dengan formulasi dasar-dasar yang akan mendasari proses pembangunan kebijakan. Kriteria ini lebih bersifat moral karena melihat kejadian tentang apa yang dimaksud dengan ‘kebaikan’ dan ‘keburukan’ atau seringkali berhubungan dengan kriteria tampilan (performance criteria). Kriteria ini mendefinisikan bagaimana kebijakan dan program-program dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Banyak digunakan pada lapangan terapan seperti pekerjaan sosial, kebijakan sosial, dan pembangunan sosial.

Penggunaan Teori dalam Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial tidak memiliki bangunan teori yang cukup berkembang. Ide-ide representasional seringkali bersifat implisit daripada eksplisit. Selain itu, banyaknya aktifitas teori yang didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan normatif lebih memperhatikan isu praktis yang lebih idealis dan hortatoris. Dalam hal ini, teori eksplanatori justru sangat tidak berkembang dalam pembangunan sosial. Hal ini disebabkan karena pembangunan sosial tidak menghasilkan rangkaian hipotesa yang terdefinisi dengan baik. Dalam model representasional, pembangunan sosial dianggap sebagai ‘sebuah proses’. Proses pembangunan sosial dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu, pertama sebelum adanya situasi sosial atau objek pembangunan sosial, kedua adanya proses pembangunan sosial itu sendiri, terakhir keadaan akhir atau tujuan yang akan dicapai dengan proses pembangunan sosial.

Kondisi Ketidakberkembangan

Ada tiga aspek pembangunan sosial yang menjadi bahasan dalam topik ini, yaitu pertama perbedaan pemikiran tentang asal-usul apa yang dimaksud dengan keadaan sosial, kedua perbedaan pendapat tentang sebab terjadinya keadaan asal sebelum situasi perubahan, terakhir opini berbeda tentang kebutuhan perubahan dalam suatu situasi.

• Asal dari Ketidakberkembangan

Pada studi-studi pembangunan, analisa sebab dari ketidakberkembangan ini karena kondisi ekonomi dan sosial yang pada daerah jajahan yang dalam proses memerdekakan diri dari jajahan Eropa. Para pakar ekonomi mendefinisikan ketidakberkembangan terjadi karena adanya sebuah situasi perekonomian yang didominasi oleh sektor agrikultural yang luas dengan produktifitas rendah, tenaga kerja yang tidak produktif dan ketergantungan pada komoditas utama. Para sosiolog mendefinisikan ketidakberkembangan sebagai sebuah kondisi yang ditandai dengan tradisionalisme dan keterbelakangan. Sedangkan para pekerja sosial dan perencana sosial menekankan bahwa ketidakberkembangan ditandai dengan rendahnya harapan hidup, kondisi kesehatan yang rendah, pemukiman yang tidak memadai dan pendidikan serta kemampuan membaca yang terbatas.

¶      Andre Gunder Frank (1967)      Ketidakberkembangan sebagai sebuah kondisi yang ditandai dengan proses kemunduran yang terus-menerus.

¶      Frank dan Walter Rodney (1972)      Adanya eksploitasi terus-menerus terhadap negara-negara berkembang yang dilakukan oleh negara industri kaya yang menyebabkan daerah tidak berkembang mengalami ketidakberkembangan yang makin memburuk.

¶      Michael Lipton (1977)       Ketidakberkembangan ini ditandai karena adanya ketidakseimbangan antara pedesaan dan perkotaan dimana hal tersebut dilihat sebagai masalah besar pada daerah tidak berkembang dan juga menggambarkan adanya bias perkotaan seperti satu-satunya masalah penting yang dihadapi oleh dunia berkembang.

Ketidakberkembangan ini terjadi bukan hanya karena tidak adanya pembangunan ekonomi namun karena pembangunan ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan pada kesejahteraan sosial bagi penduduk keseluruhan.

• Sebab-Sebab Ketidakberkembangan

Pertama, ketidakberkembangan merupakan sebuah kondisi original dan klasik yang ada dan akan terus ada hingga rangsangan eksternal diperkenalkan untuk memberi binisiatif pada perubahan ekonomi dan sosial.

Kedua, ketidakberkembangan bukanlah sebuah kondisi yang original tetapi beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan kondisi baik menjadi buruk. Sebab ini terinspirasi dari teori retrogressif tentang perubahan sosial yang mengklaim bahwa masyarakat semakin menurun dari kondisi yang baik sebelumnya.

-       Teori modernisasi Analisa tentang sebab-sebab keterbelakangan yang menggarisbawahi faktor ekonomi dan sosiologis.

-       Ragnar Nurke >> Konsep tentang lingkaran setan kemiskinan. Ketidakberkembangan terjadi karena rakyat tidak dapat menghancurkan dan lari dari kemiskinan dan solusi satu-satunya terletak pada modal untuk investasi pada sumber-sumber eksternal.

-       Daniel Lerner (1958) >> Bentuk tradisional pihak berwenang atau autoritas pada negara-negara berkembang menjadikan rakyat terbelakang dan mencegah perubahan.

-       William Goode (1963) >> Konsep keluarga besar tradisional yang terlalu keras membatasi mobilitas tenaga kerja dan karena harus pada tradisi keluarga.

-       Everett Hagan (1962), David McClelland (1964), Alex Inkeles dan David Smith (1974) >> Kepercayaan tradisional mencegah manusia dari keinginan berbisnis dan menggunakan inisiatifnya untuk meningkatkan kondisi mereka.

-       Bert Hozelitz (1960) yang menggunakan teori Talcott Parsons >> Budaya tradisional harus berubah bila ingin mengurangi keterbelakangan sosial dan meningkatkan kondisi perekonomian.

-       Teori tentang ‘Budaya Kemiskinan’ Menjelaskan ketidakberkembangan pada negara-negara industri

-       Oscar Lewis (1966) >> Manusia menjadi miskin karena mereka memiliki kepercayaan dan perilaku yang membuat mereka berada dalam keadaan keterbelakangan, karena mereka cenderung untuk memiliki keluarga besar, fatalistis, kurang berambisi dan hanya mencari pekerjaan apabila terpaksa.

-       Teori Ketergantungan

-       Frank, Rodney dan para pakar teori ketergantungan >> Masalah ekonomi dan sosial pada ketidakberkembangan disebabkan oleh Imperialisme Eropa dan masuknya kaum Kapitalis di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

-       Stewart MacPherson dan James Midgley (1987) >> Teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan tentang kemiskinan dan kekurangan pada daerah industri.

-       William Julius Wilson (1987) >> Bukanlah situasi yang original melainkan hasil dari turunnya de-industrialisasi (mengurangi pekerjaan dan kesempatan di perkotaan, mendorong emigrasi masyarakat menengah ke pinggir kota dan terjadinya penurunan pada pelayanan perkotaan) dan perekonomian.

• Kebutuhan Akan Pembangunan Sosial

-       Pengaruh pandangan menurut para konservatif yang tidak menyukai perubahan dan menginginkan untuk melestarikan sistem ekonomi dan sosial yang ada. Budaya tradisional sangat penting untuk masyarakat modern.

-       Edmund Burke di abad ke-18 >> Menyukai hancurnya Revolusi Perancis, membela tradisi Inggris dan pelestariannya.

-       Jacques Rousseau di abad ke-18 >> Percaya pada nilai masyarakat pastoral tradisional dimana dia percaya manusia mulia hidup dengan damai dan bahagia.

-       Pengaruh Westernisasi yang diangkat secara aktif oleh para pemimpin nasionalis.

-       Kemal Ataturk dari Turki dan Shah dari Iran >> Bangsanya akan mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dan mendapat penghargaan internasional bila mengadopsi nilai-nilai barat.

-       Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan sosial

-       Michael Cernea (1985) >> Kebutuhan untuk melindungi masyarakat (lingkaran pembangunan).

-       Edward Mishan  (1967), Fred Hirsch (1977) dan Christopher Lasch (1991) >> Pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong konsumsi yang berlebih dan bersifat materialistis.

-       Richard Estes (1993) >> Pentingnya pembangunan yang berkesinambungan sebagai strategi pembangunan sosial.

Proses Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial sebagai sebuah proses yang menghasilkan beberapa macam perubahan atau peningkatan pada situasi yang ada. Beberapa penulis berpendapat bahwa pembangunan sosial hanya dapat terjadi ketika beberapa syaratnya terpenuhi. Debat lainnya terkait dengan arah proses pembangunan sosial melibatkan perubahan yang progresif. Kebutuhan akan intervensi pada proses pembangunan sosial juga banyak diperdebatkan, namun beberapa pakar ilmu sosial mengklaim bahwa intervensionisme memiliki dampak negatif pada masyarakat.

Pra-Kondisi untuk Pembangunan Sosial

-       Pendukung pembangunan sosial meyakini bahwa pembangunan sosial itu lebih membutuhkan intervensi dari negara atau beberapa badan eksternal. Pembangunan sosial akan dapat terjadi bila halangan yang ada sebelumnya pada perubahan sosial telah diatasi.

-       Ragnar Nurkse (1953) >> Pertumbuhan ekonomi hanya dapat terjadi bila cara-cara radkal diperkenalkan untuk membantu masyarakat mendobrak dari lingkaran setan kemiskinan.

-       Raymond Apthorpe (1970) >> Bagaimana halangan kemajuan dapat terlebih dahulu dihilangkan.

Pendidikan formal dan program belajar membaca dapat diperkenalkan untuk memberantas takhayul dan kepercayaan kuno, dimana akan melahirkan perilaku baru yang kondusif untuk menciptakan masyarakat kapitalis yang dinamis. Hal ini disebabkan karena pembelajaran keterampilan dan ilmu pengetahuan adalah syarat dari pembangunan ekonomi.

-       Paul Erlich (1969), Donella Meadows dan rekannya (1972), dan juga Lester Brown (1974), berangkat dari  teori Thomas Malthus (bahasan tentang penduduk) >> Pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki ancaman besar pada kesejahteraan sosial dari rakyat dunia dan lingkungannya.Paul Bairoch (1973) >> Menekankan pada langkah untuk membatasi migrasi, yaitu usaha untuk mengangkat pembangunan sosial dengan menghilangkan hambatan pada penciptaan lapangan kerja.

-       Otto Koenigsberger (1976) >> Tentang intervensi pemerintah yang menjadi halangan utama dalam kemajuan sosial.

-       Mark Lusk (1992) >> Pemerintahlah yang menjadi halangan utama pembangunan sosial. Birokrasi yang tidak efisien, peraturan dan regulasi yang rumit serta politik korupsi telah menghalangi usaha pembangunan sosial.

-       Para pendukung yang memandang Kapitalisme yang tidak terkontrol sebagai sebuah halangan dalam pembangunan sosial pada tahun 1960-an dan 1970-an.

-       Gunnar Myrdal (1970), Dudley Seers (1972), Keith Griffin (1976, 1978), Michael Lipton (1977) dan James Midgley (1984b) >> Ketidaksetaraan yang merajalela adalah halangan utama dalam perubahan. Mereka menekankan pada adopsi strategi pembangunan yang egalitarian untuk memberantas eksploitasi, pemusatan kekayaan dan penindasan yang menghalangi perubahan sosial yang progresif.

-       Perubahan hanya dapat diawali melalui kejadian apocalipstis.

-       Jacques Rousseau di abad ke-18 >> Perubahan sosial yang berarti hanya akan terjadi bila sistem sosial yang ada dapat dirubuhkan yang mana membutuhkan destruksi ancien regime dan pemaksaan pada masyarakat baru.

-       Georges Sorel >> Mendorong penggunaan kekerasan sebagai kondisi awal untuk mengawali perubahan yang berarti.

-       Andre Gunder Frank (1969) >> Semua usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kondisi sosial negara-negara berkembang akan gagal kecuali sistem Kapitalis dirubuhkan melalui gerakan revolusioner.

Pemikiran Kemajuan dalam Pembangunan Sosial

Jaman Augustine, sebagian besar pendapat tentang perubahan sosial di Barat sangat progresif, optimis dan mengklaim bahwa masyarakat bergerak stabil sepanjang tangga yang neminggi menuju tingkat lebih tinggi daripada kemakmuran. Namun pendapat tersebut dibantah oleh beberapa tokoh, antara lain:

-       George Sorel >> Membantah bahwa masyarakat barat telah membaik atau dapat ditingkatkan melalui proses alami perubahan sosial.

-       Oswald Spengler (1926) dalam bukunya “The Decline of the West” >> Negara-negara industri tidak lagi berjalan ke arah kemajuan tetapi lebih pada kemunduran.

-       Theodore dan Max Horkheimer (1944) >> Membantah kepercayaan bahwa masyarakat kapitalis barat telah mencapai kemajuan dan mereka sangat pesimis tentang kondisi sosial dan politik di negara ini.

-       Frank dan Rodney >> Kondisi di dunia ketiga telah hancur karena meluasnya Kapitalisme Global

-       Gerhart Niemeyer (1993) >> Abad ini memiliki perang yang lebih menghancurkan, ideologi yang menekan, bentuk pemerintah yang totalitarian dan perbudakan jiwa manusia juga yang lain.

-       Christopher Lasch (1991) >> Kemajuan yang tidak lebih hanya optimisme kelas menengah Amerika yang tidak dapat mengenal sejauh mana polusi masa, pemusnahan sumber dan penghancuran Ekologi yang telah disebabkan oleh ‘kemajuan’.

Konsep Intervensi

Pembangunan sosial berkomitmen penuh pada prinsip-prinsip interventionisme dan masyarakat dapat diperbaiki melalui aksi langsung.

-       Thorstein Veblen dan John Manard Keynes >> Perencanaan dapat menunjang kesejahteraan sosial dalam skala besar yaitu dengan luasnya adposi perencanaan dan munculnya welfare state di negara-negara industri.

* Konsep ini lalu dibantah oleh beberapa pakar, yaitu :

-       Herbert Spencer dan William Sumner pada abad ke-19 >> Intervensi pemerintah membahayakan ekonomi yang kini telah dipopulerkan oleh pakar ekonomi moneter dan supply-side.

-       Bill Waren (1980) >> Intervensi membahayakan dinamika pembangunan kapitalis, mendorong cara feodal tentang produksi dan menghambat transformasi revolusioner pada masyarakat Kapitalis Sosialisme.

-       Friedrich von Hayek (1944) >> Usaha-usaha pemerintah untuk merencanakan ekonomi dan memberikan kesejahteraan sosial membutuhkan penggunaan kekuatan pemerintah, ini akan terlihat pada matinya kebebasan dan awalnya sebuah proses kehancuran.

-       Milton Friedman (1962, 1980) >> Kebebasan dan efiesiensi dapat dijaga bila pemerintah membatasi perannya untuk menjaga hukum dan peraturan dengan memastikan bahwa pasar berjalan tanpa monopoli.

* Intervensi mematikan kebeasan dikritik oleh beberapa pakar, yaitu:

-       Hayek (1949) >> Masyarakat terdiri dari individu yang memiliki fungsi saling bergantungan satu sama lain.

-       Charles Lindblom (1959) >> Perencanaan membutuhkan para perencana tahu semua hal tentang masyarakat (omniscient) dan mereka yang tahu bagaimana cara menimplementasikannya (omnipotent)

-       Karl Popper (1945, 1957) >> Semua usaha untuk merencanakan masyarakat didasari oleh visi utopis. Pendekatan yang dipilih yaitu ‘a piece-meal’ pada perubahan sosial yang tidak diatur oleh prediksi ahli sejarah yang tidak dapat dicapai dan tidak menegasikan prinsip ‘masyarakat terbuka’.

Dimensi Perekonomian

-       Titmuss (1968) >> Mengkritik asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yan terus-menerus akan mengikis kemiskinan dan membawa kemakmuran untuk semua orang. Analisa Titmuss tentang model kebijakan sosial (1974) hampir dekat dengan analisa hubungan antara kebijakan sosial dan ekonomi. Mengatakan bahwa program sosial tertentu sangat erat kaitannya dengan efisiensi kerja dan produktifitas.

-       David Piachaud (1989) >> Berpendapat akan kebutuhan pendekatan baru yang mengubah perspektif konvensional pada pendekatan administrasi sosial dan secara langsung terkait dengan masalah-masalah ekonomi.

Banyak yang tidak setuju pada paham intervensionisme yang mengklaim bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat implementasi kebijakan sosial dan ekonomi lebih membahayakan. Namun, banyak para pakar ekonomi yang yakin bahwa intervensi pemerintah pada masalah ekonomi dan sosial tidak hanya mengangkat standar kesejahteraan tetapi meningkatkan efisiensi ekonomi.

-        Nancy Birdshall (1993) >> Investasi pada program-program sosial telah membawa keuntungan nyata dan mendukung pembangunan ekonomi. Ekonomi yang baik adalah yang melakukan investasi pada pembangunan sosial.

Akar Ideologis Strategi Pembangunan Sosial

Bahasan tentang strategi pembangunan sosial yang berbeda sangat bergantung dengan teori normatif. Teori normatif memiliki peranan penting dalam lapangan terapan seperti pembangunan sosial.

-       Ideologi Midgley >> Perspektif normatif utama terdiri dari nilai, kepercayaan dan kecenderungan ada kesepakatan sosial yang berbeda. Pendukung ideologi ini percaya bahwa cara merekalah yang terbaik untuk menganggkat kebahagiaan manusia dan kesejahteraan sosial.

Ada tiga ideologi besar, yaitu :

(1)    Ideologi individualisme, menganggap masyarakat ideal adalah salah satu kebutuhan primer individu. Individual adalah pusat dunia sosial yang memiliki hak-hak alami, kebebasan, pilihan rasional dan kemampuan menentukan masa depan.

(2)    Ideologi populis, menganggap bahwa masyarakat yang baik adalah sebuah entitas yag ambigu, rakyat, sejalan dengan kebutuhan utama. Menghargai nilai pada rakyat biasa, gaya hidup mereka, kepercayaan dan institusi yang ada.

(3)    Ideologi kolektivisme, membahas kepemilikian umum dan sumber-sumber umum. Implementasinya adalah tanggung jawab pada para pekerja masyarakat secara individu dan agen perubahan sebagaimana yang sudah banyak dikenal. Menganggap bahwa masyarakat yang terbaik adalah yang menekankan pada kolektifitas yang terbentuk dari asosiasi rakyat yang memiliki sumber-sumbernya secara bersamaan dan memiliki bagian dalam pengambilan keputusan. Negara adalah cara yang paling efektif untuk mengorganisir urusan ekonomi dan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan  sosial rakyat.

Tujuan Pembangunan Sosial

Memandang pembangunan sosial sebagai sebuah proses yang berakhir pada keadaan akhir yang diinginkan. Tujuan pembangunan sosial lebih bersifat implisit daripada eksplisit, yaitu pembangunan sosial tidak diragukan lagi menunjang perbaikan sosial.

• Berbagai Pengaruh Utopis

¶      Paham Utopis Radikal       Percaya pada reorganisasi masyarakat.

-       Charles Fourier dan Robert Owen >> Menciptakan masyarakat utopis yang nyata.

¶      Paham Utopis Moderat       Percaya pada kemungkinan adanya peningkatan kondisi sosial lewat aksi yang terencana. Perbaikan dapat terjadi dengan modifikasi yang bertahap pada sistem sosial, ekonomi dan politik yang ada dan menggantikannya dengan sebuah masyarakat yang ‘ideal’.

-  Henri Saint Simon dan Auguste Comte >> Ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan lewat perencanaan untuk mendukung kemajuan sosial.

Dikritik oleh Friedrich von Hayek dan Karl Popper >> Tujuan-tujuan utopis ini tidak dapat direalisasikan tanpa adanya paksaan.

• Berbagai Konsep Tujuan Pembangunan Sosial

Strategi pembangunan sosial yang berbeda tidk hanya merekomendasikan berbagai cara untuk meningkatkan kondisi sosial tetapi juga berisi apa yang dimaksud dengan peningkatan.

(1)     Konsep paham Materialisme >> Kemajuan ke arah tercapainya tujuan-tujuan pembangunan sosial diukur dengan istilah kuantitatif. Indikator sosial secara luas dipergunakan untuk menentukan sejauh mana kebutuhan material dapat terpenuhi

(2)     Konsep Ideasional >> Digambarkan dengan istilah abstrak dan melibatkan penjelasan deskriptif dan normatif yang melibatkan metode kualitatif tentang interaksi manusia, arti hidup dan partisipasi dalam pembangunan keputusan

• Prospek Pembangunan Sosial

Ada tiga aspek berbeda pada klaim bahwa tujuan pembangunan sosial tidak dapat dicapai, yaitu :

(1)     Tujuan pembangunan sosial dapat dicapai melalui unsur paksaan. Argumentasi ini ditolak dengan pengalaman banyak yang ada di masyarakat. Beberapa masyarakat totalitarian, secara efektif mengangkat tercapainya tujuan pembangunan sosial, tetapi banyak yang diwarnai dengan kemiskinan dan kondisi sosial yang menyedihkan.

(2)     Tujuan Pembangunan sosial tidak dapat direalisasikan karena terkait dengan masalah teknis dalam perencanaan. Argumentasi ini juga runtuh oleh pengalaman yang ada. Kegagalan pembangunan sosial tidak menegasikan usahanya tetapi membutuhkan pembaharuan solusi, mendorong banyak penelitian untuk lebih dapat meningkatkan efisiensi dan kompetensi yang lebih besar pada proses implementasi.

(3)     Ide pembangunan sosial tidak seiring dengan realita sosial dan politik yang ada sekarang. Kritik ini mengklaim bahwa suasana sosial dan politik sangat bertentangan dengan skala besar yang membutuhkan perencanaan yang tersentralisasi.

Menurut para penulis posmodernisme bahwa proyek modernitas yang berasal dari era pencerahan mendukung munculnya teori normatif skala besar tentang organisasi masyarakat. Rubuhnya komunisme, berakhirnya masyarakat industri dan hancurnya institusi mapan adalah tanda hadirnya era posmodernisme. Struktur besar lama modernitas secara bertahap diganti dengan sistem sosial skala kecil, desentralisasi kewenangan dan bentuk yang lebih partisipatif pada organisasi sosial dan harga diri juga identitas negara yang diperbaharui.

Perekonomian lokal secara substansial berintegrasi dengan perekonomian dunia dan secara signifikan dipengaruhi oleh kejadian dan keputusan pada belahan dunia lain. Analisa kebijakan Ekonomi Global memprediksikan bahwa kebijakan yang didesain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada tingkat domestik akan kurang memiliki dampak bila mereka tidak secara spesifik menyentuh tantangan perekonomian global.

Kritik bahwa fokus socio-spatial pembangunan sosial dan kaitannya dengan isu lokal daerah dan negara dianggap tidak memperdulikan tren dunia pada Globalisasi. Fokus pembangunan sosial lebih ke dalam negeri dan tidak global, implementasi pembangunan sosial terisolasi dari realita ekonomi internasional yang lebih luas. Ekonomi global telah mengurangi perekonomian lokal dan domestik pada keadaan stagnasi dan kelumpuhan yang pasif, telah ada berbagai usaha untuk memenuhi tantangan lewat intervensi pemerintah yang aktif dan kebijakan yang memandai.

Pembangunan sosial dipengaruhi oleh ekpansi layanan-layanan sosial pemerintah dan adopsi perencanaan ekonomi.

Teori-teori Perubahan dan Intervensi Sosial

Pembangunan sosial terkait dengan proses perubahan yang ditunjang oleh aksi manusia nyata. Pembangunan sosial bukan sebuah proses yang spontan tetapi membutuhkan intervensi yang terorganisir.Untuk memahami asal-usul dari pembangunan sosial diperlukan teori perubahan sosial dan konsep intervensi sosial.

Rollin Chambliss(1954) mengemukakan para filsuf yunani telah banyak menulis tentang perubahan sosial dan sebelumnya ide-ide tentang perubahan sosial telah muncul dalam bentuk mitis-mitos,legenda,dan agama-agama dari peradaban kuno.Contohnya ide tentang kehancuran dari masa keemasan.

Ada beberapa pandangan  tentang perubahan sosial yaitu pandangan optimis atau progresif yang percaya bahwa perubahan sosial merupakan proses kemajuan yang menghasilkan peningkatan dan perbaiakan yang signifikan, ditandai dengan kemajuan-kemajuan yang bersifat linier, stabil dan melewati tahap-tahap yang jelas, pandangan pesimis atau retrogressive yang percaya bahwa perubahan sosial sebuah kemunduran dari masa keemasan dan pandangan proses yang berputar (cyclical process) yang percaya bahwa perubahan sosial adalah sebuah proses yang berubah-ubah antara kemajuan dan kemunduran.

H.W Arndt (1978) mencatat bahwa waktu secara historis sebagai proses statis tidak terjadi perubahan,tetapi ditentang pada masa era renaissence dan era pencerahan.Era pencerahan menjunjung nilai-nilai masyarakat baru dan modernitas yang ditandai dengan individualisme,ide-ide rasional dan kemajuan.

Menurut Robert Nisbet (1980)  ide-ide kemajuan tidak hanya di pakai dalam pemikiran sosial tetapi juga ilmu ekonomi dan bidang lainnya.

Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial yaitu : yang maha kuat, ekonomi, sosial, dan manusia.  Heraklitus berpendapat bahwa dialektika melahirkan perubahan.

Pemikir George Hegel dan Karl Marx mengadopsi dialektika untuk menjelaskan sebab-sebab perubahan sosial. Plato menerima pandangan retrogresif untuk menjelaskan sebab-sebab perubahan sosial.

Augusitine percaya bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya konflik kekuatan-kekuatan,yaitu kekuatan materi atau kota manusia (the City of Man)dan kekuatan spiritual atau kota tuhan (the City of God).

Teori Ibnu Khaldun sebab dari perubahan sosial adalah aktifitas manusia. Dan Khaldun membagi masyarakat dalam dua tipe yaitu masyarakat nomaden dan menetap.

Teori idealis adalah perubahan sosial yang menekankan pada manusia dan sosial, contoh teori Georg Hegel. Teori materialis adalah perubahan sosial yang menekankan pada ekonomi, contoh teori Adam Smith, Karl Marx, Friedrich Engels.

Adam Smith perubahan sosial terjadi karena aktifitas perekonomian yang bergantian.Ada lima tahapan sejarah manusia yaitu : pemburu,pastoral,petani primitif.petani maju dan manusia beradab.

Georg Hegel sebab-sebab utama terjadinya perubahan sosial adalah ide-ide manusia,ide-ide yang berkonflik diekspresikan dengan thesis dan antithesa ,akhirnya bersatu dalam proses sintesa.Ketika terjadi sintesa, satu masyarakat terdorong ke dalam tahapan sejarah yang laian.Sintesa kini menjadi ide baru atau theses.Tetapi ,kedua ide ini menyatu, menggerakkan masyarakat lagi pada tahapan selanjutnya.

Karl Marx dan Friedrich Engels percaya bahwa tipe-tipe aktifitas perekonomian yang berbeda penyebab terjadinya perubahan sosial.Aktifitas perekonomian biasanya diiringi dengan berbagai bentuk konflik dan eksploitasi. Tahapan-tahapan dalam proses perubahan : komunis primitif, masyarakat oriental, perbudakan, feodalisme dan kapitalisme. Kapitalisme jatuh menuju tahap sosialis kemudian menuju tahap akhir komunisme.

Pemikiran Intervensi Sosial

Menurut ”Para  utopis” bahwa manusia dapat dengan sengaja memperbaiki masyarakatnya bahkan menciptakan masyarakat yang ideal, ada intervensi serta ide-ide perencanaan modern dalam masyarakat.

Robert Owen membuat komunitas baru ”new harmony” dengan cara merubah tempat pemintalan kertas menjadi koperasi.

Chares Fourier dan Etiene percaya bahwa pembangunan masyarakat itu harus direncanakan.

Count Henri Saint-Simon berpendapat bahwa peningkatan sosial dapat dilaksanakan dengan cara melakukan riset tentang kebijakan-kebijakan sosial dan memformulasikan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menanggulangi masalah.

Menurut Auguste Comte  masalah-masalah sosial di masyarakat dapat diselesaikana dengan sosiologi (ilmu yang mempelajari masyarakat).

Spencer ,William Summer berpendapat masyarakat akan berevolusi dengan cara alami siapa yang terbaiklah dia yang akan bertahan,dan perubahan masyarakat tidak ada campur tangan dari pemerintah.

Pandangan Lester Ward, Leo dan Charles North bahwa pemerintah harus turun tangan untuk mengangkat kesejahteraan warganya, proses perubahan masyarakat ada karena ada perencanaan sosial.

Fabian memperkenalkan kaum liberal baru (the new liberals) yang percaya bahwa perubahan sosial terjadi bertahap karena ada kekuatan/intervensi dari pamerintah.

Ide-ide mercantilis berpendapat bahwa pemerintah ikut mengontrol perdagangan dan aktivitas ekonomi.

Setelah PD II intervensi sosial melalui perencanaan baru diterapkan pada negara Uni Sovyet.

Sistem welfare state dan Perencanaan Pada Negara-Negara Industri

Pemerintah wajib menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya misalnya melalui program perluasan pendidikan,pemukiman umum.

Kesejahteraan masyarakat akan terbentuk melalui intervensi yang terorganisir.

Kanselir  Count Otto von Bismarck memperkenalkan skema asuransi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan menjadi program penting munculnya sistem kesejahteraan negara (the Welfare State).Asuransi sosial digunakan untuk memberikan layanan kesehatan, tunjangan cuti melahirkan,tunjangan untuk anak-anak dan meningkatkan pelayana pekerja sosial dari pemerintah.

Munculnya the Social Security Act (aksi keamanan sosial) sebagai sejarah proses munculnya welfare state .

Kebijakan sosial muncul setelah adanya publikasi laporan Beferidge (the Beveridge report).

Hadirnya sistem kesejahteraan negara (welfare state) dan pemikiran bahwa pemerintah seharusnya bertanggungjawab untuk mengangkat kesejahteraan sosial mempengaruhi munculnya pembangunan sosial di negara-negara berkembang. Ide welfare state di negara-negara industri mempengaruhi munculnya pendekatan administrasi sosial.

Penerapan Perencanaan

Ide Perencanaan pertama kali diperkenalkan oleh para penganut ide utopia khususnya para pakar sosial utopis .Kebijakan pertama kali diterapkan pada skala signifikan di Uni Sovyet. Perencanaan yang sistematis adalah sebuah elemen penting dalam pembangunan sosial. Setelah PD II, Negara berkembang yang menerapkan perencanaan yang pertama adalah Filiphina dan India. Pada negara berkembang perencanaan lebih dititikberatkan pada bidang ekonomi. Sedangkan pada negara industri diterimanya konsep perencanaan lebih dititikberatkan pada perencanaan perkotaan. Negara industri menekankan perencanaan perkotaan karena seiring dengan perkembangan industri dan perkotaan yang cepat maka muncul pula daerah-daerah yang kumuh sebagai dampak sosial dari kemajuan perkotaan sehingga perencanaan perkotaan menjadi sesuatu yang penting.

Lewis Mumford dan Patrick Geddes berpendapat bahwa lingkungan kota dapat diperbaiki lewat perencanaan sehingga perencanaan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Perencanaan perkotaan mulai diterapkan secara besar-besaran pada negara industri setelah PD II.

James Midgley (1984a) Agen perencanaan perkotaan mulai menyentuh masalah tentang pengangguran, kriminal dan kemiskinan. Istilah perencanaan sosial diterapkan untuk mengokontasikan satu aspek dari perencanaan perkotaan. Perencanaan sosial muncul sebagai lapangan yang berbeda, para perencana sosial bertanggung jawab terutama pada pelaksanaan analisa demografis, pengumpulan data dan evaluasi keputusan tentang hasil perencanaan sosial.

Perencanaan regional berusaha menggabungkan strategi fisik, ekonomi dan sosial. Daerah-daerah yang dipilih untuk perencanaan ini adalah daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak berkembang. Pembangunan infrastruktur dan penciptaan kesempatan investasi dipandang sebagai tanda awal untuk pertumbuhan ekonomi masa depan.

Keynes adalah seorang berpaham liberal yang percaya bahwa intervensi pemerintah yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengarahkan dan meningkatkan masyarakat. Keynes dan Beveridge mendukung perluasan layanan-layanan sosial.  Keduanya tidak setuju pada para sosialis yang menginginkan kontrol penuh perekonomian. Beberapa negara barat telah berusaha mengharmonisasikan kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi dengan memandang kedua sektor ini sebagai sesuatu yang independen dan saling menguatkan.

Kolonialisme Dan Kesejahteraan Di Dunia Ke Tiga

Kolonialisme ==> ekploitasi sumber alam dan pertanian pada daerah jajahan. Pemerintah kolonial hanya mencari keuntungan pribadi dengan menciptakan penduduk asli sebagai yang pasif dan menciptakan perbudakan serta pekerja kasar atau pekerja kontrak. Mereka juga memberlakukan pajak untuk menutupi dana administrasi dan membangun infrastruktur untuk kepentingan ekploitasi mereka.

Kondisi tersebut mulai berubah pada awal abad 20 dengan ditandainya perencanaan Guggisberg di Gana dan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Inggris pada tahun 1929 yang dikenal dengan hukum kesejahteraan dan pembangunan kolonial (Colonial Development and Welfare Acts). Hukum tersebut di desain untuk merancang perdagangan di daerah jajahan. Hukum kesejahteraan dan pembangunan koloni dimaksudkan untuk membuka pasar baru di negara jajahan dan menyediakan dana investasi dalam bidang pertanian, bisnis komersil, dan industri yang akan mengangkat perdagangan dan Industri di Amerika Serikat.

Kesejahteraan Kolonial Dan Asal Usul Pembangunan Sosial

Pada mulanya layanan sosial tidak disediakan oleh pemerintah kolonial. seiring dengan pertumbuhan kota-kota kolonial dan kawasan kumuh perkotaan maka muncullah masalah sosial baru seperti kenakalan remaja, pengemis, tuna wisma, dan masalah sosial lainnya yang mengusik pemerintah kolonial dan melihat kebutuhan terhadap badan-badan umum yang khusus untuk menangani masalah tersebut. Lucy Mair (1944) melaporkan bahwa pemerintah Inggris pertama kali menunjuk sebuah komite untuk melakukan investigasi kebutuhan akan layanan pekerjaan sosial di negara-negara jajahan pada akhir 1930-an. dan ikuti pembentukan departemen kesejahteraan sosial kolonial pertama untuk membangun penjara bagi pemuda pelanggar hukum, rumah singgah untuk anak, institusi lain untuk lansia, pengidav penyakit jiwa dan orang-orang miskin. Pekerja sosial didatangkan dari Inggris untuk melatih warga pribumi agar mampu melaksanakan program tersebut di negara koloni Inggris.

Departemen kesejahteraan banyak dikritik karena memakai sumber langka untuk layanan kesejahteraan sosial non produktif. Mereka berpendapat bahwa negara jajahan akan lebih baik dilayani dengan program-program peningkatan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dari pada hanya untuk orang-orang tertentu seperti pengemis, orang miskin dan lain-lain yang bersifat remidial

Atas dasar kritik-kritik tersebut dikembangkan program-program kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan seperti pendidikan masa. Hasil konferensi besar bagi pejabat kesejahteraan kolonial di Cambridge (1948) istilah pembangunan masyarakat secara formal diadopsi untuk menggantikan pendidikan massa. Konferensi ini memformulasikan sebuah definisi tentang pembangunan masyarakat yang menekankan pada konsep mandiri dan keyakinan pada diri sendiri sebagai konsep teoritis dasar pembangunan masyarakat. Definisi ini banyak digunakan di negara-negara berkembang (Midgley, et al 1986).

Dengan pengaruh Amerika, ide-ide pembangunan masyarakat berbaur dengan konsep kemandirian, partisipasi dan keyakinan diri. Meskipun pemerintah kolonial inggris secara aktif memperkenalkan pembangunan masyarakat namun layanan pekerjaan sosial yang bersifat remedial juga sangat dibutuhkan. Sehingga disarankan departemen-departemen untuk mengadopsi kedua pendekatan ini yaitu pendekatan remedial untuk orang miskin sedang pembangunan masyarakat lebih ditujukan untuk masyarakat perkotaan. Kedua pandangan ini dipercaya dapat mengangkat kesejahteraan penduduk dan secara efektif menghubungkan tujuan kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi.

PBB dan Popularisasi Pembangunan Sosial

Sejak awal,kontribusi PBB dalam mengangkat pembangunan baik ekonomi maupun pembangunan sosial sudah jelas, hal ini dapat dilihat dari perjanjian PBB bagian 55 tentang komitmen PBB untuk “ mengangkat kualitas hidup lebih tinggi, mengikis pengangguran, kondisi ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan”.Tetapi pada tahun-tahun pertama PBB tidak banyak melakukan bagaimana mencapai tujuan besar tersebut, dikarenakan memepunyai pandangan yang sempit tentang kesejahteraan sosial dalam menggambungkan kesejahteraaan sosial remidial dan pembangunan masyarakat.

Prioritas utama PBB pada tahun 1950-an dalam pembangunan sosial adalah peningkatan kesejahteraan keluaraga,layanan anak dan penanganan remaja.PBB juga memberikan laporan tertulis tentang “faktor-faktor sosial dipandang sebagai sisa dari proses pembangunan keseluruhan dan kebijakan sosial didesain untuk menyediakan cara remedial bukan aktifitas dinamis dan positif di lapangan sosial” (United Nations,1971°:2).

PBB pada pertengan tahun 1960-an menyakini program-program sosial harus dapat diintegrasikan dengan perencanaan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam arti yang lebih luas.

Perencanaa Sosial dan Pembangunan Sosio-ekonomi

Pada tahun 1966,keputusan Dewan General 1139 (XLI) tentang Pengkajian Ulang Peran Komisi Sosial (Reapraisal on the Role of the Social Commission) yang awalnya ruang lingkupnya sempit diganti dengan komisi yang ruang lingkupnya besar yaitu komisi untuk pembangunan sosial.Tujuan pembangunan bagi sekertariat adalah PBB harus bertanggung jawab menyediakan bantuan bagi program-program baru yang terfokus pada identifikasi indikator secara statistik.

Salah satu  inisiatif dalam mengenal sebuah perspektif pembangunan baru adalah mengidentifikasi indikator secara statistik yang akan membantu badan perencanaan nasional untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan pembangunan sosial yang dapat dilaksanakan dan ini adalah tugas dari (the United Nations Research Institute for Sosial Development <UNRISD>).UNRISD membuat dua sistem pengukuran yang digunakan untuk menunjang pembangunan sosial yang mudah diataur  dengan indikasi sosial dari pembangunan sosial.

Pada saat ini, sebagian perencana ekonomi percaya bahwa pembangunan ekonomi akan dengan sendirinya meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara berkembnag.Tetapi pandangan ini dibantah oleh sekelompok kecil pakar ekonomi dan pakar ilmuan sosial yang mereka berpendat bahwa pemerintahlah yang seharusnya membuat kebijakan dalam menyelaraskan aktifitas perencanaan ekonomi dengan program dan kebijakan sosial.

Ide akan ‘keseimbangan’ dan ‘kesatuan’pembangunan sosio-ekonomi secara bertahap muncul untuk mengkonotasikan gabungan komponen pembangunan sosial dengan perekonomian.Pada tahun 1969 dan 1971 Gunnar Myrdal mendesak pemerintah untuk secara aktif merencanakan perekonomian mereka dengan mengadopsi kebijaksanaan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengambil langkah untuk me-redistribusikan pendapatan dan kekayaan negara.

Pertemuan para ahli ini menghasilakan publikasi dokumen kebijakan penting dengan tema perencnaan sosial (United Nationn, 1971a). Rekomendasi praktis besar adalah bagaimana perencanaan sosial dapat ditetapkan pada badan perencanaan pusat untuk membuat rencana sektor sosial,menangani akibat sosial dari pembanguan dan perencanaan fisisk dan fokus terhadap proses perencanaan secara keseluruhan tentang bagaimana mencapai tujuan-tujuan sosial.Perencanaan sosia-ekonomi diadopsi oleh PBB pada akhir tahun 1970-an kemudian diterima oleh negara-negara dunia ketiga anggota PBB.

Badan Internasional lain dan Pembangunan Sosial

Beberapa badan international termasuk Organisasi kesehatan dunia (the World Health Organization), lembaga anak PBB (UNICEF), Bank Dunia dan Kantor Buruh Internasional (ILO) telah memberikan kontribusi besar pada munculnya strategi-strategi baru pembangunan sosial.Organisasi Kesehatan Dunia dan Kantor Buruh Internasional bertanggungjawab atas kebijakan sosial.

Pada tahun 1970-an Usaha Bank Dunia memfokuskan pada pembangunan sosial.Pada kepemimpinan Robert McNamara,kebijakan pinjaman pada bank terfokus pada isu-isu sosial, khususnya pada masalah kemiskinan dan ketidakmerataan. Pada masa ini, pengeluaran untuk proyek pendidikan, kesehatan, pemukiman, persedian air, pembangunan pedesaan meningkat tajam (World Bank,1975). Pandangan konservatisme historis Bank ini adalah usaha mereka dalam mensponsori fokus baru untuk mengadopsi cara redistribusi pemasukan dan aset untuk membantu lapisan masyarakat termiskin (Chenery et. al.,1974). Tujuan egalitarian dan pembangunan saling mendukung tidak saling bertentangan.

Strategi pembangunan sosial  yang terbentuk pada tahun 1970-an adalah pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini di adopsi pada konferensi internasional pada buruh sedunia (the International Labour Office’s World Employment Conference) pada tahun 1976. Pendekatan ini muncul karena adanya masalah penganguran di negara-negara berkembang. Organisasi Buruh Sedunia (ILO) menyimpulkan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang konvensional cenderung tidak dapat menyerap tenaga kerja pada pekerjaan yang memiliki gaji produktif  dan tidak dapat mengatasi problem kemiskinan di masa depan. Solusinya dengan mengaitkan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pendekatan kebutuhan dasar berusaha untuk memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk pembangunan sosial. Prioritas pada pendidikan,layanan kesehatan desa, persedian air bersih, kemampuan membaca dan program-program yang menyentuh akar masalah sosial pada masyarakat yang tidak berkembang. Usaha ini juga untuk mengintegrasikan komponen-komponen sosial dan ekonomi ke dalam proses pembangunan (Ghai at al.,1977;Streeten at al., 1981).

Pada tahun 1960-an konsep kebutuhan dasar menyatukan banyak pemikiran pembangunan sosial yang muncul baik di agen-agen pembangunan resmi dan di lungkangan akademik. Teori ini juga diadopsi oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Bank Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF juga mengaplikasikan konsep kebutuhan dasar yang esensial pada Deklarasi Alma Ata (The Alma Ata Declaration) (World Healt Organization,1981). Publikasi ini berkaitan dengan perdagangan internasional dan bantuan luar negeri seperti yang di laporkan Brandt (1980).

Perencanaan sosio-ekonomi, redistribusi pada pertumbuhan dan konsep  kebutuhan dasar berasumsi bahwa pemerintah-lah yang seharusnya bertanggung jawab dalam proses mengangkat pembangunan sosial, dan mengangkat pembangunan sosial secara efisien dan merata. Pendekatan statisme atau keterlibatan negara berasumsi bahwa pembangunan sosial dapat secara baik ditunjang melalui usaha-usaha yang di lakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kritik dari pendekatan statisme menghasilkan formula pendekatan populer atau partisipasi masyarakat.

Pendekatan partisipasi populer percaya bahwa tujuan pembangunan sosial dapat dicapai dengan baik apabila masyarakat umum dimobilisasi untuk membangun proyek yang melayani masyarakat lokal dan mereka aktif terlibat di dalm proyek tersebut. Beberapa juga mendorong taktik konfrontasional yang dibuat untuk menekan badan pemerintah untuk lebih merespon kebutuhan masyarakat (Hollnsteiner,1977,1982; Marsden dan Oakley, 1982).

Beberapa badan internasional memperkenalkan pendekatan partisipasi masyarakat. Pada tahun 1970-an PBB mempublikasikan pendekatan masyarakat dan merefleksikan pada pembangunan masyarakat (United Nations, 1971b, 1975).Badan lembaga anak PBB (the United Nations Children’s Fund) , WHO, Bank Dunia memberikan tekanan lebih pada keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan sosial khususnya proyek pemebngunan lokal (Newell, 1975; World Bank, 1975; World Health Organization, 1981, 1982; UNICEF, 1982). Pada tahun 1980-an fokus ini memodifikasi memasukkan masalah lingkungan serta menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi yang telah banyak merusak alam dan tempat tinggal manusia.

Usaha-usaha yang dilakukan badan regional PBB seperti komisi sosial  dan ekonomi untuk asia pasifik milik PBB (the United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pasific) untuk menunjang diterapkannya kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial secara spesifik pada kebutuhan-kebutuhan pembanguanan.

Pertemuan Internasional untuk para menteri mengidentifikasikan tiga pendekatan pada kesejahteraan sosial yaitu : remedial, preventif dan pembangunan.

Di tahun 1976, Pemerintah Filipina mengadopsi program kesejahteraan sosial pembangunan yang menyeluruh dengan berbagai komponen inovatif-nya.

Pembangunan Sosial pada Negara-negara Industri

Konsep pembangunan sosial muncul di daerah koloni Inggris pada pertengahan dekade abad ini (abad 21). Pembangunan sosial banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat (seperti utopianisme dan teori tentang perubahan sosial) serta dengan perencanaan juga munculnya sistem kesejahteraan negara (welfare state).

Beberapa program di negara-negara industri banyak memiliki gambaran sama dengan pendekatan pembangunan sosial. Contohnya,perencanaan daerah di fokuskan pada pembangunan infrastruktur, dan menekankan pada program-program sosial. Dalam perencanaan perkotaan dan perencanaan lingkungan fisik  digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dan juga untuk menunjang perbaikan sosial.

Pembangunan sosial dan kebijakan sosial adalah berbeda walaupun keduanya telah banyak dipengruhi oleh ekspansi layanan sosial. Sebagai sebuah proses formulasi kebijakan sosial membentuk elemen pembangunan sosial yang integral, tujuan pembangunan sosial hanya dapat dicapai lewat kebijakan sosial yang efektif yang menyentuh masalah sosial dan kebutuhan sosial.

Kebijakan sosial dan layanan sosial pada negara industri terpisah dari program-program yang di buat dalam usaha mengangkat pembanguan ekonomi.  Layanan sosial ini dipercaya hanya sebagai patner  yang saling mendukung dan mendorong dalam  perekonomian.

Di negara Skandinavia seperti Swedia mengintegrasikan kebijakan sosial dan ekonomi, kebijakan sosial menunjang pembangunan ekonomi melalui kebijakan pasar.

Lahir dan Terpuruknya Pembangunan Sosial

Perdana Menteri Margareth Thatcher dan Presiden Ronald Regen serta Badan Keuangan Internasional (The International Monetary Fund (IMF) membantah bahwa pemerintah harus bertanggungjawab terhadap pembangunan sosial.

Pada abad ke 19 kubu radikal kanan menghidupkan kembali teori Lissez-faire yang menentang intervensi pemerintah dan percaya bahwa pembangunan sosial terjadi secara alami sebagi hasil dari pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 1990, program pembangunan PBB pertama kali di publikasikan yang  secara eksplisit berhubungan dengan pembangunan sosial. Keputusan PBB untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat dunia tentang pembanguan sosial (The World Summit On Social Development). Kejadian ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial kembali menjadi agenda global. Dengan dukungan para pemimpin dunia, prospek revitalisasi pendekatan pembangunan sosial akan lebih baik daripada sebelumnya.

Istilah ‘pembangunan’ saat ini banyak orang mengkonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diawali oleh proses industrialisasi. Juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Namun pembangunan seringkali di asosiasikan dengan perubahan ekonomi, pembangunan berarti kemajuan ekonomi.

Dalam pembangunan ada suatu istilah yang dikenal dengan nama pembangunan terdistori. Pembangunan terdistori  adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan pembangunan sosial, masalahnya bukan pada pembangunan tapi pada kegagalan dalam mengharmonisasikan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi dan juga kegagalan dalam keuntungan ekonomi yang menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

Contohnya pada Amerika dan Inggris bahwa kedua negara ini memiliki standar hidup yang tinggi, masalahnya ada pada masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan sosial. Mississipi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Amerika Serikat, juga kematian bayi yang termasuk memiliki angka lebih tinggi dibandingkan beberapa negara dunia ketiga.

Pembangunan terdistrosi juga merupakan diskriminasi etnis dan ras dimana masyarakat yang minoritas tidak banyak mendapat kesempatan-kesempatan yang dapat meningkatkan standar hidup, juga pembangunan terdistrosi juga merupakan penindasan terhadap perempuan, pembangunan terdistrosi juga berkaitan dengan degradasi lingkungan. Pembangunan di tandai dengan eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan terdistrosi juga berkaitan dengan pendanaan militer yang berlebihan.

Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial bukan pada kegiatan-kegiatan amal yang dilakukan kelompok-kelompok pilihan tropi, juga bukan bantuan publik yang diberikan pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami kesejahteraan sosial.

Definisi Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen. Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan sosial dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Semua lapisan masyarakat memiliki apa yang disebut dengan masalah sosial namun tergantung pada bagaman mereka mengatur  masalah-masalah tersebut. Contohnya; konflik dapat ditangani dengan baik oleh beberapa keluarga namun pada keluarga lain bisa saja menghancurkan hubungan, terkadang keluarga bisa bercerai akibat dari ketidakmamuan dalam mengatur kemampuan. Ketidakmampuan dalam mengatur masalah-masalah sosial melahirkan kondisi yang disebut ‘social tillfare’ atau penyakit sosial.

Semua manusia memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar manusia dapat mencapai kondisi yang dimaksud kesejahteraan sosial (social contentment). Kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada.

Pendekatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Tiga pendekatan dalam mengidentifikasi kesejahteraan sosial yang terinstitusionalisasi:

1. Kegiatan philantropis sosial yang bergantung pada donasi-donasi pribadi, relawan, dan organisasi non-profit untuk kebutuhan, mencari solusi terhadap masalah yang ada, dan menciptakan kesempatan baru. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendukung pembagian milik pribadi dan layan kepada orang-orang yang membutuhkan.
2. Pekerjaan sosial yang bergantung pada tenaga-tenaga profesional dalam mendukung tujuan-tujuan kesejahteraan dengan bekerja dengan individu, kelompok dan komunitas. Pekerjaan sosial muncul dengan tujuan membuat kegiatan amal lebih sistematis. Pekerjaan sosial berasal dari organisasi amal masyarakat (the Charity Organization Society). Kegiatan amal dari organisasi ini dilakukan denan cara investigasi PMS yang layak menerima bantuan, mengembangkan rencana-rencana penanganan yang didesain untuk merehabilitasi para penerima bantuan. Mereka juga meneiakan konseling. Oleh karena itu organisasi amal masyarakat ini merekrut pekerja sosial yang terdidik dan profesionnal dalam bidangnya.
3. Pendekatan administrasi sosial, dikenal dengan layanan sosial atau pendekatan kebijakan sosial. Berusaha mengangkat kesejahteraan rakyat dengan membentuk program sosial pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai macam pelayanan sosial. Pendekatan ini juga dikenal dengan kebijakan sosial atau pendekatan pelayanan sosial. Pendekatan ini berdasarkan dari pemikiran bahwa pemerintah bertanggungjawab akan kesejahteraan warga negaranya, dimana mereka seharusnya menyediakan berbagai macam layanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Contoh; pendidikan publik, keamanan sosial, pelayanan kesehatan, pemukiman, dsb.

Pendekatan Pembangunan Sosial

Pendekatan pembangunan sosial ini bersifat komprehensif dan universal, dimana pembangunan sosial tidak hanya menyalurkan bantuan bantuan kepada individu yang membutuhkan ataupun menyediakan layanan-layanan sosial kepada masyarakat tetapi pembangunan sosial berusaha menghubungkan usaha-usaha ekonomi dengan sosial.

Pembangunan sosial dapat dilihat sebagai perpanjangan dari pendekatan residual dan institusional yang lebih banyak dikutip literatur tentang kesejahteraan sosial (Wilensky dan Lebeaux, 1965; Titmus, 1974). Model-model kesejahteraan ini telah banyak digunakan untuk mengklasifikasikan program-program sosial, pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial. Philantropis dan pekerjaan sosial dianggap sebagai bentuk kesejahteraan sosial yang bersifat residual sedangkan pendekatan admisnistrasi sosial terkadang dianggap sebagai pendekatan yang mewakili panangan institusional. Kedua model ini sesungguhnya berasumsi bahwa kesejahteraan sosial dipenuhi oleh pendapatan pemerintah yang didapat dari perekonomian.

Karakter-Karakter Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai ‘proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Aspek-aspek kunci dari definisi istilah kesejahteraan sosial :

1. Proses pembangunan manusia sangat terkait dengan pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan sosial memiliki fokus macam-macam disiplin ilmu (interdiciplinary) yang berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial terinspirasi oleh politik  ekonomi masa kini. Pembangunan sosial menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologis sehingga pembangunan sosial dapat menciptakan intervesi-intervensi baru yang diperdebatkan dan bisa secara kritis dibahas.
3. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses pembangunan sosial sebagai sebuah konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit. Pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial didefinisikan dengan istilah-istilah konseptual yang memiliki tiga aspek; pertama kondisi sosial awal yang akan dirubah dengan pembangunan, kedua; proses perubahan itu sendiri dan ketiga; keaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.
4. Proses perubahan yang progresif, kondisi sosial diberagai belahan dunia telah hancur sehingga para penggagas ide pembangunan sosial berpendapat bahwa kembali pada ide-ide perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan.
5. Proses pembangunan sosial bersiat ke arah intervensi, adanya satu asumsi bahwa peningkatan sosial terjadi tidak secara natural karena bekerja dengan pasar ekonomi tetapi asumsi tersebut lebih mengarah kepada usaha-usaha yang terenana kearah perubahan kesejahteraqan sosial.
6. Tujuan-tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi. Strategi ini secara langsung maupun tidak langsung untuk menghubungkan intervensi sosial dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi.
7. Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh dan oleh karena itu ruang lingkupnya lebih bersifat inklusif atau universal.

Pengertian Lain dari Pembangunan Sosial

Definisi lain dari istilah ini telah diformulasikan di lapangan keilmuan lain seperti psikologi, sosiologi, pekerjaan sosial dan studi-studi pembangunan.

Pembangunan sosial dan Pembangunan Psikologi

Pembangunan sosial adalah sebuah proses positif pertumbuhan individu yang akhirnya terkontribusi pada kemaslahatan masyarakat juga. Masyarakat dapat mejnadi lebih baik jika para individu mengalami pembangunan secara personal dan belajar bagaimana untuk berhubungan satu dengan lain dengan cara lebih positif.

Sosiologi, Pembangunan Sosial dan Perubahan Sosial

Beberapa sosiolog dengan konsep perubahan sosial

1. Sosiolog Inggris Herbert Spencer, menolak intervensi pemerintah dalam urusan-urusan sosial bahkan menolak pemberian amal. Ia berpendapat bahwa usaha-usaha manusia untuk mencapuri proses perubahan natural akan mengganggu pembangunan yang bersifat evolusioner pada suatu masyarakat dan menghalangi tajunya masyarakat tersebut kearah peradaban yang lebih tinggi.
2. Sosiolog Inggris Leonard Hobhouse, dalam bukunya Pembangunan sosial 1942 bahwa aksi manusia yang rasional dapat mengarahkan proses peruabahan sosial kearah yang diinginkan. Ia tidak setuju intervensi pemerintah itu menguntungkan tetapi tidak setuju dengan pendapat Spencer bahwa aksi pemerintah mengganggu proses evolusi sosial.

Pekerjaan Sosial dan Pembangunan Sosial

Banyak definisi yang terlalu luas tentang pembangunan sosial, ada tiga kelompok pekerja yang mendefinisikan pekerjaan sosial :

1. Kelompok pertama banyak menggambarkan pekerjaan sosial dengan cara yang abstrak dan idealis dengan menawarkan sedikit proposal asksi. Banyak definisi tentang pekrjaan sosial sehingga tidak begitu berarti. Salima Omer (1979) menggabarkan pekerjaan sosial sebagai proses berusaha ‘mencapai sebuah pembangunan ekonomi sosial yang integral’ dan juga sebagai sesuatu ‘memberikan ekspresi pada harga diri manusia, persamaan dan keadilan sosial (1975:15). Dia mengemukakan bahwa pembangunan sosial bersifat holistik, memiliki ruang lingkup internasional, berasal dari berbagai macam disiplin ilmu, intersektoral dan interregional. Dia mencatat bahwa tujuan perkembangan sosial adalah “menciptakan masarakat humanis yang mengabdikan diri untuk mencapai perdamaian di dunia dan kemajuan seluruh manusia” (1979:16). Gary Lloyd (1982) pembangunan sosial hanya terdiri dari rangkaian nilai, aspirasi yang bersifat mengingatkan tanpa memberikan solusi  yang jelas (1982:44-5).  Definisi perkembangan sosial didasari dari perspektif psikososial yaitu sebuah proses pertumbuhan individu dan aktualisasi diri. Selanjutnya pembangunan sosial terjadi pada level individu untuk selanjutnya bila ini berhasil, maka akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggungjawab.
2. Kelompok kedua dari pekerja sosial ini mendefinisikan pembangunan sosial dalam istilah-istilah praktis dengan menyamakan pembangunan sosial dengan apa yang dikenal di pekerjaan sosial Amerika praktik makro atau praktik tidak langsung. Ini mencakup organisasi masyarakat, pembangunan kebijakan sosial, perecanaan sosial dan administrasi pekerjaan sosial. Irving Spergel (1982) menjelaskan bahwa pengembangan sosial hampir tidak berbeda dengan tanggungjawab pekerjaan sosial yang berlangsung lama seperti, organisasi masyarakat, pergerakan antar tetangga (neighborhood activism), dan adminiatrasi kesejahteraan sosial sektor publik.
3. Kelompok ketiga dari pekerja sosial yang berusaha mendefinisikan istilah pembangunan sosial yang dapat diterapkan bergantung pada pendekatan yang telah dikembangkan pada lapangan interdiciplinary dari studi-studi pembangunan. Contohnya apa yang telah di publikasikan oleh Frank Paiva (1977, 1982), John Jones dan Rama Pandey (1981), Daniel Sanders (1982), Doreen Elliott (1933), James Billups (1994) dan Ronald Meinert, Kohn dan Strickler, (1984) bahwa banyak hal yang dilakukan untuk memunculkan perspektif pembangunan sosial dari pekerjaan sosial yang beda dan koheren. Penting bagi pekerja sosial bergerak lebih jauh dari pendekatan yang mengingatkan (history) dan idealis yang sudah lama dilakukan dimasa lampau. Pekerja sosial telah terlibat pada usaha-usaha pembangunan sebelumnya, usaha-usaha yang diperbaharui sangatlah dibutuhkan agar tercipta pendekatan pekerjaan sosial pada pembangunan sosial yang berbeda dari yang lain. Konribusi pekerja sosial perlu dihargai karena pekerja sosial lebih memperkenalkan dan mempopulerkan pembangunan sosial pada negara-negara industri dan mereka telah menjadi pendukung yang antusias terhadap pendekatan pembangunan sosial ini. Fokus mereka pada isu-isu praktis telah mendukung komitmen penting pembangunan sosial pada hal-hal yang bersifat program. Dimasa depan, mereka mungkin mendukung munculnya sebuah pendekatan koheren pada intervensi profesional dilapangan.

Pembangunan Sosial dan Studi-Studi Pembangunan.

Istilah pembangunan social banyak dipergunakan pada lapangan interdisipliner pada studi-studi pembangunan, khususnya merujuk pada Negara-negara berkembang pada keadaan layanan social di Negara-negara berkembang. Penggunaan istilah ini mulai dikenal ketika para pegawai adminitrasi Koloni Inggris memiliki keinginan untuk menghubungkan layanan kesejahteraan social lebih dekat kepada usaha-usaha pembangunan ekonomi. Pekerjaan sosialo yang bersifat tradisional yang memberikan bantuan kepada kaum miskin, pengemis, pemuda pelanggar hokum, orang cacat dan kelompok orang membutuhkan lainnya. Diperluas dengan dengan program-program lainnya seperti kelompok belajar membaca juga program-program pembangunan pada kesejahteraan social.

Melalui PBB istilah ini menyebar keseluruh dunia pada tahun 1950-an, dan kini istilah pembangunan social digunakan pada konteks dunia ketiga dengan menggunakan istilah sempit untuk merujuk kepada layanan-layanan yang diberikan departemen-departemen pada lembaga pemerintah atau departemen kesejahteraan social Negara-negara berkembang.  Pada konteks ini  istilah pembangunan social mencakup baik layanan pekerjaan social tradisional seperti layanan rumah tinggal (resident care), masa percobaan bagi mereka yang baru saja keluar dari penjara, pekerjaan kasus social juga program-program pembangunan masyarakat, aktifitas perempuan, layanan bagi remaja, nutrisi dan penitipan anak. Para ahli lain menggunakan istilah pembangunan social lebih luas untuk mencakup semua jenis layanan. Tambahan bagi layanan pekerjaan social dan kesejahteraan social termasuk dalam istilah kesehatan, pendidikan, pemukiman dan lapangan lain yang terkait.

Ekonomi Politik dan Pembangunan Sosial

Adalah sebuah pendekatan yang berusaha mengaplikasikan gabungan pemikiran-pemikiran dari ilmu ekonomi, ilmu politik dan teori-teori social kepada masalah-masalah kemasyarakatan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ekonomi politik seringkali dikaitkan dengan disiplin ilmu ekonomi, ia lebih berusaha menyatukan pemikiran disiplin ilmu social disbanding sebuah bentuk disiplin atau subdisiplin ilmu formal.

Sepanjang tahun 1990an suatu konsep modal baru, modal social, muncul dalam penggunaan yang lebih umum disamping berdirinya konsep keuangan, riil, modal  manusia. Lebih satu decade kemudian, ledakan penelitian tentang modal social berlangsung dalam sejumlah besar disiplin akademis. Tidak sama dengan konsep rekannnya, gagasan untuk modal social tidak dimulai dari disiplin ekonomi tetapi mempunyai akar utama dalam sosiologi. Hal itu telah dikatakan mulanya oleh sarjana sosiologi klasik sejak abad 19 (Portes and Landolt 1996). Secara eksplisit yang nampak menggunakan  istilah pertama kira-kira di Amerika Serikat oleh Hanifan (1916). Jacob (1961) mengggunakan konsep dalam bukunya di Amerika dan Antropolog Hanner (1969) mengggunakan istilah dalam bukunya kebudayaan gheeto. Di Eropa yaitu Bourdieu (1980) membuat konsep yang umum dikenal yaitu kondep modal social, disamping konsep-konsep yang diketahui lebih baik adalah modal budaya. Modal social menurut Bourdieu adalah penjumlahan dari sumber daya yang nyata atau tidak nyata yang mengakui perorangan atau kelompok bersadarkan atas pemilikan suatu jaringan yang tahan lama yang kurang lebih melembagakan hubungan pengenalan dan hubungan timbal balik (Bourdieu dan Wacquant 1992 p.119). Sarjana lain yang telah menggambarkan modal social sebagai suatu sumber daya terkait dengan individu adalah Loury (1977,1987)

Coleman (1988.1990) mendefinisikan konsep kemudian menempatkannya pada suatu wahana berbeda dari individu. Di dalam dasar teori social (1990) ia menggunakan figure di bawah untuk menjelaskan pembedaan antara modal manusia dan modal social. Mosal manusia menjadi sumber daya yang terkait dengan individu (dalam urat manusia), sedang modal social ditemukan dalam mata rantai hubungan antar individu atau actor.

Coleman menggaris bawahi perbedaan antara modal social dan sumber daya pribadi, lebih lanjut lagi ketika ia membantah modal social kebanyakan dipandang dari aspek umum yang baik,, yaitu bahwa modal social membentuk suatu atribut menyangkur struktur social, dimana seseorang direkatkan dan bahwa modal social bukanlah hak milik pribadi semua orang yang bermanfaat bagi dirinnya (1990 p 315). Seperti Bourdieu yang peduli tentang kelengkapan jaringan. Tetapi dalam pandangan Coleman ini menjadi mata rantai dalam kelompok atau antara kelompok yang mendasari modal social, sedangkan Bourdieu mengambil pandangan bahwa jaringan individu atau kelompok memberikan jalan kepada modal. Untuk meletakan cara yang lain Bourdieu peduli akan modal social sebagai sumber daya yang diperoleh lewat mata rantai kepada urat manusia (individu atau kelompok),  sedangkan sudut pandang Coleman adalah modal social itu terdiri dari mata rantai yang di dalam dan antar jaringan atau kelompok.

Di dalam studinya di Italia yang telah menarik banyak perhatian Putnam (1993) menggunakan bab akhir untuk menjelaskan mengapa perbedaan sipil mempengaruhi antar daerah di Italia yang diakibatkan oleh perbedaan jumlah modal social. Definisi modal sosialnya secara umum mirip dengan Coleman: modal social mengacu kepada menonjolnya orgaisasi social seperti jaringan, norma-norma dan kepercayaan yang memudahkan kooperasi dan koordinasi untuk manfaat timbal balik Putnam (1993b) . Putnam juga setuju dalam modal social yang menandai sebagian besar yang berwujud baik untuk masyarakat (1993).

Banyak yang keberatan terhadap pandangan modal social Putnam. Sebagai contoh Portes dan Landolt mengkritik dia hanya memusatkan pada hal yang positif dari modal social tanpa mempertimbangkan efek negative. Mereka membantah bahwa ada yang “negative” dari modal social dan memberi contoh bagaimana berbagai macam jaringan mempunyai suatu fungsi yang ekslusif. Mereka juga membantah bahwa modal social “negatif” dan memberi contoh berbagai macam jaringan yang mempunyai fungsi yang eksklusif. Mereka juga memelihara norma-norma yang umum untuk menyesuaikan penyesuaian, yang mana menyiratkan pembatasan pada keduanya terhadap prakarsa bisnis dan kebebasan individu. Satu contoh adalah di dataran tinggi Ecuador Andean kebanyakan pelaku bisnis yang sukses adalah kaum protestan. Dengan mengubah agama mereka memindahkan diri mereka dari kewajiban untuk menjadi kepala keluarga yang dihubungkan dengan Agama Gereja Katholik. Portes and Landolt (1996) juga menekan bahwa ” ada modal sosial pantas dipertimbangkan di (dalam) tempat tinggal minoritas area… dalam sebuah kota yang memiliki gerombolan anak muda juga mempunyai jaringan social. Yang jenisnya sama dengan ties kadang-kadang menghasilkan masyarakat yang baik dan tidak baik.  Portes telah meringkas empat empat hal konsekwensi negatif dari modal sosial: ” pengeluaran orang luar, kelebihan klaim terhadap anggota kelompok, pembatasan pada kebebasan individu, dan mengarah ke bawah pengatur norma-norma.” Putnam ( 2000) telah menjawab kritik ini dengan mengenali ” sisi modal sosial yang gelap” dan modal sosial yang kuat itu boleh dinetralkan dengan toleransi. Pekerjaan terbaru pada modal sosial seperti Halpern ( 2005) juga sadar akan hal negatif dari modal sosial di dalam dan antar gerombolan jahat.

Hardin 1999 menekankan pada suatu pembedaan pokok antara pandangan Coleman dan pandangna dari ilmuwan politis seperti Putnam ( 1993a,b, 1995a,b,c 1996) Brehm dan Rahm ( 1997), dan Fukuyama ( 1995). Sedangkan fungsi modal sosial menurut Coleman ( 1988) akan ” memudahkan tindakan para aktor tertentu,” yang menjadi perhatian utama para ilmuwan politis bagaimana tindakan menyangkut para actor “memudahkan bekerjanya institusi, mencakup keseluruhan pemerintah….bagi Coleman berbagai hubungan memungkinkan bagi individu untuk percaya satu sama lain, untuk yang lainnya, dalam level individu memungkinkan bagi individu untuk percaya kepada institusi untuk bekerjaj dengan baik” (Hardin 1999 pp 171ff).

Tanggung jawab yang ringkas di atas telah berdasar pada diskusi dalam disiplin itu, dimana konsep modal social utama  sejauh ini telah dikembangkan sosiologi yakni sampai pada taraf ilmu pengetahuan dan politik ekonomi bisnis. Tinjauan ulang penelitian dalam disiplin ini telah disusun oleh e.g., Jackman dan Tukang giling ( 1998), Woolcock ( 1998), Adler dan Kwon ( 2002) dan di atas semua(nya) Halpern ( 2005).

Di samping fakta bahwa modal adalah suatu konsep ekonomi tradisional, jaringan yang dibentuk oleh teori ekonomi modal telah menjadi sangat lemah. Ini tidak sampai pertengahan tahun 1990an bahwa banyak ahli ekonomi mulai mendiskusikan konsep modal social. Sejak itu literatur telah berkembang dengan sangat luas, tetapi telah terjadi bayak keraguan antar wakil terkemuka, Contoh konsep modal untuk disiplin ekonomi  menggunakan konsep modal social. Kami menceritakan kembali tentang berita utama dari suatu artikel oleh Solow ( 1997) memperkenalkan pandangan modal sosial nya sebagai suatu konsep ekonomi. Arrow ( 2000) menghimbau bahwa sebutan modal social sebagai format modal yang tidak pantas ditempatkan dalam modal social karena kekurangan karakteristik pokok modal social tertentu, oleh karena adanya pengorbanan yang sengaja yag akan bermanfaat untuk masa depan. Bagaimanapun, Nobel penyair lain telah lebih secara positif menundukkan ke arah konsep itu. Becker membahas konsep dan menghubungkannya kepada kegunaan fungsi dari  individu: ” kegunaan Fungsi dengan segera tidak hanya tergantung pada barang-barang yang dikonsumsi berbeda tetapi juga pada persediaan pribadi dan modal sosial pada saat itu” (Becker 1996). Modal sosial Becker’s terdiri dari pilihan, diciptakan dengan pengalaman masa lalu, yang mana ” secara langsung menghasilkan kesejahteraan dibandingkan dari produksi lain yang menghasilkan kesejahteraan (Hardin 1999). Pada dasarnya pandangan ini nampak berbeda dari Coleman, yaitu modal sosial adalah suatu sumber daya menyangkut para aktor, yang mana  digunakan untuk meningkatkan kegunaan mereka. Tetapi hal ini tidak perlu harus seperti itu. Modal sosial yang baik sekali adalah sumber daya dan pilihan yang secara umum. Modal sosial bisa ” memudahkan tindakan para aktor tertentu” pada waktu yang sama untuk meningkatkan kegunaan actor. Meski demikian Nobel penyair yang lain , Stiglitz ( 2000), telah menyatakan bahwa ” modal sosial adalah suatu konsep yang sangat bermanfaat, tetapi suatu sangat kompleks ( p. 67) dan bahwa itu berfungsi sebagai inter alia ” melengkapi atau menggantikan alokasi dan pertukaran dasar pasar” ( p. 64).

Ahli ekonomi terkemuka lain sudah menerima dan menganalisa konsep modal sosial. Di dalam suatu ikhtisar modal sosial yang menyeluruh sebagai suatu konsep ekonomi Dasgupta ( 2000) telah menyatakan bahwa ada kebanyakan kesepakatan di dalam Solow´S dan kritik Arrow dan telah mengusulkan istilah ” institusi informal.” Pada sisi lain ia menggunakan istilah modal sosial di dalam diskusi kepercayaan nya, spekulasi koperasi, persetujuan, reputasi dan norma-norma, jaringan, sanksi, kultur dll dan pengukuran modal sosial. Durlauf dan Fafchamps ( 2004) sudah membuat suatu survei modal sosial riset yang luas, yang sebagian besar di dalam ekonomi. Aoki ( 2001) menggunakan konsep modal sosial ketika ia mendiskusikan pengetahuan yang diperlukan oleh yang diam-diam berspekulasi kapitalis. Studi empiris telah diperkenalkan, antar individu yang lain, Knack dan Keefer ( 1997), Knack ( 1999), Cooke dan Akan ( 1999), Glaeser et al. ( 2000), Bosma et al. ( 2004) dan Beugelsdijk dan van Schaik ( 2005).

Apakah modal social hanya ada dalam masyarakat sipil?

Satu contoh yang berkaitan dengan arti pentingnya konsep modal social yaitu OECD melaporkan Kesejahteraan Negara-Negara: Peran manusia dan Modal sosial, 2001. Laporan  OECD menggambarkan modal sosial sebagai ” jaringan bersama dengan norma-norma, pemahaman dan nilai-nilai yang memudahkan kerjasama di dalam atau antar kelompok” ( OECD 2001 p. 41). definisi yang umum ini dapat digunakan untuk semua bagian-bagian dari masyarakat, yaitu. tidak hanya masyarakat sipil.

Bagaimanapun, pengaruh yang mahabesar dari buku Putnam’S ( 1993a, 2000) telah mengartikan bahwa konsep modal social pada umumnya datang untuk menyiratkan gejala seperti jaringan social, hubungan, nilai-nilai, norma-norma dll yang menyangkut kewarganegaraan atau masyarakat disebut sipil. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana gejala ini di luar  masyarakat sipil itu  harus dipanggil. Perlu istilah modal sosial yang hanya berlaku untuk masyarakat sipil atau harus ditafsirkan secara harfiah dan meliputi jaringan sosial, hubungan, nilai-nilai, norma-norma dll juga di dalam hidup sektor bisnis dan masyarakat? Atau untuk menanyakan dengan cara yang sangat sederhana: apakah modal sosial sesuatu yang diciptakan dan digunakan hanya selama waktu masyarakat senang?

Suatu sudut pandang pokok dalam buku ini adalah bahwa konsep modal sosial dan harus ditafsirkan secara harafiah. Ini menyiratkan bahwa buku ini mempunyai dua dasar ketika titik awal nya:

1. Modal sosial adalah suatu peristiwa yang ditemukan dalam semua bagian-bagian dari masyarakat, dalam semua jenis organisasi dan begitu di (dalam) pribadi dan publik seperti halnya sektor sipil masyarakat.
2. Modal sosial harus dianalisa sebagai konsep ekonomi, yaitu. sebagai format modal.

Disertasi yang pertama dalam buku ini menggunakan suatu definisi modal sosial yang lebih luas dibanding dalam mayoritas modal sosial yang mana  studinya membatasi konsep menyangkut corak masyarakat sipil. Disertasi yang kedua  berarti bahwa sejauh mungkin kita meneliti modal sosial sebagai object modal, sebagai hasil investasi, dan lain lain Yang berikutnya dua bab belakangan mendiskusikan isu ini lebih secara detil.

Perlu ditekankan bahwa walaupun studi modal sosial telah dipusatkan pada masyarakat sipil, ini tidak berarti bahwa kita kekurangan semua pengetahuan tentang aspek modal sosial di dalam perusahaan bisnis dan dalam sektor masyarakat, tetapi studi jaringan itu, norma-norma dan nilai-nilai dalam jenis organisasi ini belum dihubungkan dengan teori modal sosial. Pertimbangan penting dalam hal ini adalah me-riset hubungan dan jaringan pemerintah dan perusahaan-perusahaanyang telah mapan sebelum kemunculan konsep baru dan bahwa permintaan yang tersembunyi untuk suatu konsep meliputi corak ini tidaklah sama sekali pun  jelas nyata ada di dalam studi menyangkut masyarakat bisnis dan sektor masyarakat karena ia dalam studi menyangkut masyarakat sipil. Bagaimanapun, ada banyak studi bisnis yang mana  sudah menempatkan diri mereka di dalam suatu konteks modal sosial. Contoh kejadian adalah Ronald Burt, yang mempertimbangkan modal sosial ada untuk ” suatu faktor  kritis sama seperti  keuangan dan modal manusia” ( Burt 1992a, p. 59). Ia menghubungkan pentingnya modal sosial dengan fakta bahwa kompetisi tidak pernah sempurna. Begitu modal sosial suatu perusahaan menentukan tingkat pengembalian atas investasi nya di dalam)keuangan dan modal manusia. Ada juga contoh studi modal sosial yang lain di dalam hidup bisnis ( Burt 1992b; Uzzi 1997; Nahapiet dan Ghoshal 1998; Leenders dan Gabbay 1999; Nooteboom et. al. 2000; Adler dan Kwon 2002; Cooke dan Clifton 2004, untuk mengutip beberapa).

Suatu pertanyaan pokok adalah bagaimana konsep modal sosial dapat menambah dan memperkaya literatur yang ada pada jaringan organisatoris. Ada di sana benar-benar suatu kebutuhan untuk suatu konsep baru?

Dalam pandangan kami, argumentasi dasar untuk penelitian jaringan [organisatoris dalam konteks modal sosial adalah bahwa konsep memusat pada sudut ekonomi jaringan dan memerlukan aplikasi teori ekonomi kepada konsep jaringan. Suatu jaringan dapat digambarkan " ketika tidak ada lagi  atau lebih sedikit dibanding suatu sistem yang" terdiri dari " koneksi dan object" ( Casti 1995 p. 5), urat dan mata rantai. Jaringan bertahan lama dihormati sebagai format infrastruktur dan dengan begitu" dianggap sebagai suatu backcloth yang statis yang mana  mendukung dan menghambat suatu lalu lintas aktivitas sistem yang dinamis" ( Johnson 1995 p. 49, Hubungkan di dalam ekonomi  (transaksi dan produksi) jaringan dapat digambarkan sebagai " investment di dalam kemampuan interaksi bersama-sama dengan suatu kontrak yang eksplisit atau tersembunyi permanen" dan begitu ketika " struktur modal tak terukur" ( Johansson dan Westin, 1994 pp. 244 dan 247). Ukuran ketahanan adalah pokok ke mata rantai ekonomi. Mereka " perlu oleh karena itu dianalisa seperti object modal yang mana   pada dasarnya ditenggelamkan biaya-biaya" ( Karlsson dan Westin 1995 p. 3).

Suatu jaringan sosial dapat digambarkan sebagai " satu set tangkai pohon ( e.g. para orang, organisasi) yang dihubungkan oleh satu set hubungan sosial ( e.g. persahabatan, perpindahan dana, overlap keanggotaan) tentang suatu jenis ditetapkan" ( Laumann et al. 1978 p. 458).

Penerapan suatu pendekatan ekonomi ke jaringan sosial akan berarti bahwa hubungan sosial dibangun oleh yang  tidak diharapkan atau yang diharapkan  ( tentang waktu atau sumber daya lain), yang mana  mengakibatkan mata rantai yang dapat dihormati ketika;seperti object modal. Ketika investasi ini adalah buatan jaringan sosial, adalah logis untuk mengatakan bahwa mereka menimbun suatu format " modal sosial." Begitu, mempertimbangkan jaringan sosial sebagai format modal sosial membawa investasi ke dalam pusat analisa.

Suatu alasan perusahaan untuk menanam modal dalam mata rantai ekonomi diatur oleh misi dasar  manapun perusahaan ekonomi, yang mana] untuk mendapat uang dan beroperasi pada suatu laba.

Suatu mata rantai dibentuk dan dirawat jika dipertimbangkan untuk membawa pendapatan kepada perusahaan social untuk memperoleh laba. Jaringan suatu perusahaan mempunyai suatu latar belakang lebih rumit. Pemeliharaan dan ciptaan mata rantai sosial di mana perusahaan membuat investasi sengaja- e.g. investasi di dalam kultur perusahaan, hubungan pelanggan pribadi dan seterusnya- diatur oleh prinsip pendapatan yang sama sebagai jaringan ekonomi Tetapi- ketika Putnam ( 1993a) menunjukan mengenai jaringan sosial dari  masyarakat sipil- banyak jaringan sosial  tidak diharapkan produknya dari interaksi yang lain. Karena perusahaan ini dalam mata rantai sosialnya banyak memperoduksi tentang  jaringan ekonomi . Kepada tingkat untuk mana orang-orang dilibatkan, sosial links muncul secara spontan sebagai konsekwensi menyangkut mata rantai ekonomi. Begitu pula, suatu perusahaan memastikan investasi di dalam jaringan sosial, banyak jaringan sosial yang internal dan eksternal hanyalah suatu perusahaan investasi di dalam jaringan ekonomi.

Jaringan sosial suatu perusahaan mempunyai dua sumber: keputusan investasi sengaja, formal manajemen pada tingkat yang berbeda, persetujuan misi dasar perusahaan, dan keputusan investasi secara spontan, informal oleh individu yang mula-mula menghubungkan via mata rantai ekonomi, berdasar pada kemauan untuk saling berhubungan. Kemauan untuk saling berhubungan adalah bergantung pada ” gaya hubungan “- di sini atraksi digambarkan sebagai, kegemaran atau merasa kekerabatan- antar para aktor ( cf. Johansson dan Westin 1994). Pada prinsipnya, karena suatu sosialharus dihubungkan menjadi mapan, actors harus mempunyai sesuatu  yang bersama-sama ( e.g. beberapa norma-norma, pilihan atau nilai-nilai, atau beberapa derajat tingkat yang minimum tentang kepercayaan timbal balik). Lebih dari itu, interaksi ekonomi sampai taraf tertentu diatur oleh kesenangan pembentukan modal sosial antar perusahaan. Rauch ( 1996, 1999, 2001) telah menggaris bawahi peran modal sosial dan jaringan di dalam perdagangan internasional dan menarik perhatian yang tinggi pentingnya colonial.

Pemerintah publik berbeda dengan perusahaan pribadi dalam banyak aspek. Pemerintah adalah melewati sasaran hasil politis, tetapi suatu pokok memerlukan pemerintahan publik yang akan mengesahkan dirinya sendiri. Karena alasan ini sosial dibangun untuk menghubungkan organisasi dan warganegara masyarakat di sepanjang jaringan teknis dan ekonomi yang penting harus memenuhi tugas reguler nya. Kasus seperti ini  dipastikan, aktivitas pemerintah publik juga menciptakan dan memelihara banyak jaringan sosial. Bagaimanapun, ketika misi dasar  pemerintah publik membagi-bagi sumber daya masyarakat, yang dengan bebas menciptakan jaringan sosial pemerintah, dan nilai-nilai dan norma-norma membagi-bagikan pada mereka, memenuhi sasaran hasil lain dibanding jaringan sosial dari  perusahaan. Yang tidak diharapkan, yaitu secara spontan menciptakan jaringan sosial pemerintah masih bisa melaksanakan tugas yang serupa bagi rekan mereka.

Dari suatu perspektif ekonomi, pemeliharaan dan penggunaan mata rantai dan jaringan sosial diatur oleh batasan yang sama sebagai aktivitas lain. Jika kita mengasumsikan mengurangi kegunaan [marginal suatu mata rantai atau jaringan, itu digunakan sampai kepada tingkatan di manamanfaat yang sama menggunakan biaya-biaya dan memeliharanya dan biaya kesempatan tentang segala  aktivitas profit-producing lain . Bagaimanapun, sampai kepada tingkatan di mana manfaat biaya-biaya yang sama, para aktor dari  pengalaman jaringan meningkatkan kegunaan [penggunaan jaringan dan melanjutkan untuk menginvestasikan di dalamnya. Apakah yang menyebabkan kegunaan ini ditingkatkan untuk berpengalaman?

Satu cara untuk menjawab pertanyaan ini akan dihubungkan dengan teori struktur Giddens'. Menurut Giddens ( 1979, 1984) ada suatu hubungan rangkap antara agen masyarakat dan struktur di mana mereka mengambil bagian. Para aktor menciptakan struktur, yang mana  memaksakan pembatasan (" aturan pemmainan") pada para aktor itu. Struktur Giddens' berisi kedua-duanya dari apa [ang kita panggil seperti jaringan sosial dan norma-norma, pilihan dan nilai-nilai yang mana jaringan dan mata rantai mereka diciptakan untuk ditegakan. Proses integrasi berlangsung di dalam jaringan social yang berakibat sampai interaksi yang diulangi dalam reproduksi norma-norma, pilihan dan nilai-nilai. Proses pengintegrasian ini diulang untuk memperkuat kepercayaan awal buat ciptaan dari  jaringan. Di dalam penafsiran kami, dengan membangun dan memelihara ( yaitu. menanam modal dalam) jaringan sosial bahwa para aktor membentuk mereka rutin lebih menyukai dan mengerti keselamatan yang mendasari kegunaan pengalaman mereka.

Bagaimanapun, struktur tidaklah abadi. Dari waktu ke waktu, interaksi yang diulangi yang memelihara mereka tidaklah interaksi secara keseluruhan yang serupa; para aktor di dalam suatu struktur digantikan dengan berlalunya waktu; suatu struktur tidak bisa dengan sepenuhnya terisolasi dari pengaruh yang berasal dari sisa dari dunia; para aktor baru boleh dipecah;kan dengan struktur yang ada dan format yang baru. Konflik muncul antara apa yang Giddens sebut prinsip struktural, mengubah bentuk dari  jaringan sosial seperti halnya norma-norma, pilihan dan nilai-nilai yang mereka topang dan produksi.

Bagaimana cara teori structur Giddens' berhubungan dengan konsep modal sosial? Jika kita menggunakan istilah modal sosial sebagai basis untuk suatu pendekatan ekonomi ke jaringan sosial, kemudian terjadi di atas menjadi alami untuk dipertimbangkan jaringan, dan norma-norma dan lain lain yang mana  mereka tegakkan, sebagai format struktur." aktivitas yang link-creating dan mengulangi interaksi yang mana membentuk dan reproduksi jaringan dapat diperlakukan sebagai investasi di dalam  pengertianyang lebar/luas. Interaksi utama yang diulangi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan norma-norma, pilihan dan nilai-nilai yang mengakibatkan jaringan diperkuat oleh tingkatkan kepercayaan antar para aktor dari  jaringan sebagai hasil produksi. Begitu, jika kita pertimbangkan  jaringan sosial sebagai  suatu format struktur Giddens', kesimpulannya adalah bahwa mereka dapat dihormati sebagai jenis modal sosial. Kesimpulan ini sejalan dengan Burt'S ( 1992a p. 60f) yang mengumumkan bahwa"… jaringan adalah suatu format modal social dalam diri mereka " dan bahwa " Modal sosial merupakan struktur kontak di dalam suatu sumber daya dan jaringan yang mereka pegang masing-masing."

Definisi yang digunakan dalam buku ini

Di dalam disiplin ekonomi, konsep modal social dulu hanya berlangsung satu decade, tetapi gejala yang disebut hari ini sebagai modal social telah ditafsirkan oleh orang lain yaitu Marshall dan Schumpeter, sekalipun hanya dalam wujud istilah lain. Lebih dari itu, Bruni dan Sugden ( 2000) sudah menunjukkan philosopher-economists sejak abad 18. Hume, Smith dan Genovesi mempunyai suatu pandangan yang jelas menyangkut pentingnya kepercayaan dan unsur-unsur lain dari hidup ekonomi masyarakat, yang mana  hari ini diringkas di bawah konsep modal sosial.

Tidak ada yang mengenal, definisi modal sosial di dalam disiplin ekonomi dan lebih kurang dari suatu definisi umum berkembang ke seberang batasan-batasan secara teratur.

Dalam buku ini, modal sosial digambarkan sebagai jaringan sosial,  yang tidak disusun oleh jaringan, dirawat dan yang digunakan oleh jaringan’ urat/actors dalam rangka mendistribusikan norma-norma, nilai-nilai, pilihan dan karakteristik dan atribut sosial lain, tetapi yang juga muncul sebagai hasil para aktor yang berbagi sebagian dari attributes.4 Ini adalah suatu corak yang penting dari definisi bahwa membedakan antara jaringan dan norma-norma dll, merupakan pembagian yang didasarkan pada sesuatu. Modal sosial diperlakukan sebagai suatu jenis infrastruktur dengan urat dan mata rantai. Urat terdiri dari para aktor, yaitu. organisasi dan individu, yang mana  menetapkan mata rantai antara masing-masing lainnya. Konstruksi mata rantai diatur oleh para aktor’ norma-norma, pilihan dan sikap, yang dapat mencegah kemunculan mata rantai antara individu atau organisasi juga. Di dalam mata rantai, jenis  informasi yang berbeda   dibagi-bagikan antara urat itu. Dari suatu perspektif infrastruktur, distribusi informasi ini dapat dibandingkan untuk berdagang infrastruktur pengangkutan. Dampak Kapital sosial pada masyarakat tergantung pada kedua mutu dan kwantitas nya. Norma-norma, pilihan dan sikap menyangkut urat, dengan demikian jenis informasi dibagi-bagikan di dalam mata rantai, ini merupakan urutan yang sangat penting dalam jaringan. “ kekuatan” modal sosial bisa tahan lama seperti halnya efek progresif, tergantung pada karakteristik kwalitatif nya.

Seperti yang dibahas dalam Bab 7, adalah diperlukan membedakan antara suatu yang umum, modal sosial masyarakat dan modal sosial dikhususkan untuk kebutuhan organisasi ( kelompok, perusahaan, badan sektor publik). Kemudian kasus, modal sosial mempunyai karakteristik tentang biaya-biaya yang tenggelamkan, oleh karena itu sering tidak bisa digunakan untuk tujuan yang lain dibanding di mana dibentuk dan menjadi sia-sia atau bahkan merugikan ketika organisasi aktivitasnya berubah. Sejalan dengan ini, kita dapat membuat suatu pembedaan antara jaringan sosial publik, yang mana pada prinsipnya semua orang dengan ketrampilan tertentu mempunyai akses, dan jaringan pribadi yang secara formal atau secara informal yang dikendalikan oleh kelompok tertentu.

Dua konsep yang dihubungkan dengan modal sosial adalah institusi dan kultur. Bagaimanapun, kultur harus dihormati sebagai konsep yang lebih luas dibanding modal sosial. Suatu definisi umum kultur itu terdiri dari “ kepercayaan dan nilai-nilai bersama” ( Casson dan Godley 2000 p. 2). " Institusi" adalah seperti umumnya istilah yang sangat luas juga. North’S ( 1990) pandangan institusi itu mungkin formal ( seperti dengan aturan) atau informal (seperti norma-norma perilaku). Dalam pendapat North’S, institusi menjadi aturan-aturan game dan organisasi ( pemerintah, perusahaan dan organisasi lain) menjadi pemain. Begitupula, kedua-duanya “ kultur” dan “ institusi” meliputi norma-norma dan nilai-nilai, tetapi bukan jaringan, yang mana North mungkin akan mengatakan itu sebagai organisasi.

Keempat definisi Ini adalah suatu pengembangan Westlund dan Bolton lebih lanjut  ( 2003) [yang] “ menggambarkan spacebound modal sosial sebagai norma-norma spatially-defined, nilai-nilai, pengetahuan, pilihan, dan kualitas atau atribut sosial lain yang dicerminkan di dalam hubungan antar manusia. Di dalam terminologi jaringan ini mungkin dinyatakan seperti kualitas arti, kapasitas, sasaran hasil, dan kwantitas menyangkut  urat ( para aktor dan kualitas, kapasitas, sasaran hasil dan kwantitas menyangkut mata rantai yang informal, jaringan sosial spatially-demarcated.”

]]> http://devirahman.wordpress.com/2009/11/17/modal-sosial/feed/ 0 davi http://devirahman.wordpress.com/2009/11/17/teori-pertumbuhan-ekonomi/ http://devirahman.wordpress.com/2009/11/17/teori-pertumbuhan-ekonomi/#comments Tue, 17 Nov 2009 09:01:05 +0000 devirahman http://devirahman.wordpress.com/2009/11/17/teori-pertumbuhan-ekonomi/ ]]>

Model pertumbuhan Linear mendominasi perkembangan teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith yang mengalami puncak kejayaanya dengan lahirnya teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow.Teori-teori pembangunan yang dikemukakan oleh Adam Smith,Karl Marx dan Rostow termasuk dalam model pertumbuhan linear.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan,yaitu di mulai dari masa perburuan,masa beternak,masa bercocok tanam,perdagangan dan tahap perindustrian.Menurut teori ini masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai input (masukan) bagi proses produksi.Dalam system ekonomi kapitalis posisi tawar menawar (bargaining position) pekerja terhadap pengusaha relatif sangat kecil dan konsekuensinya terjadi eksploitasi para pengusaha terhadap para pekerja.Asumsi ini menunjukan “kekejaman” teori Adam Smith dengan sistim ekonomi kapitalnya.

Karl Marx dalam bukunya Das Kapital membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga dimulai dari feodalisme,kapitalisme dan sosialisme.Seperti halnya pada masa feodal pada masa kapitalisme ini para pengusaha merupakan pihak yang memiliki tingkat posisis tawar tertinggi terhadap pihak lain terutama kaum buruh.Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonomi klasik dengan memandang buruh sebagai salah satu input dalam proses produksi.Artinya buruh tidak memiliki posisi tawar menawar terhadap para majikanya.

Kritik terhadap teori Marx terutama tertuju pada asumsi adanya nilai lebih dalam suatu perekonomian.Kritik lain adalah adanya keharusan perubahan dari masyarakat kapital menuju sosialis hanya dapat dilakukan dengan jalan revolusi yang dapat menimbulkan banyak korban.

Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu Negara menjadi 5 tahap yaitu: Tahap perekonomian tradisional,tahap prakondisi tinggal landas,tahap tinggal landas,tahap menuju kedewasaan,tahap konsumsi masa tinggi.

Kritik terhadap teori Rostow adalah sistim pentahapan dimana suatu tahapan tidak dapat terjadi tanpa melalui tahapan yang lain.Hal ini terjadi karena teori pertumbuhan Rostow merupakan pola penggambaran sejarah pembangunan yang dilakukan Negara-negara di eropa yang memiliki struktur sosial dan budaya mapan.Kondisi tsb tidak terjadi di Negara-negara asia dan afrika yang belum memiliki sistem sosial yang teratur.

Teori perubahan struktural menitik beratkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh Negara sedang berkembang.yang semula lebih bersifat  subsistem dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern. Dua teori utama yang menggunakan pendekatan stuktural dikemukakan oleh Arthur Lewis dengan teori migrasinya dan Hollis Chenery dengan teori transformasi strukturalnya

Teori Lewis tentang penawaran tenaga kerja yang tak terbatas banyak dikritik karena asumsi-asumsi dasarnya tidak relevan untuk Negara sedang berkembang (NSB).Asumsi bahwa di pedesaan mengalami surplus tenaga kerja sedangkan diperkotaan mengalami kekurangan tenaga kerja,adalah hal yang sulit ditemukan di NSB,mengingat kondisi yang ada justru sebaliknya.Teori pertumbuhan Lewis ini pada dasarnya termasuk salah satu teori pendukung kapitalisme hal ini dicerminkan dari perbedaan proporsi pendapatan yang diterima antara pengusaha dan para pekerja yang lebih menguntungkan pengusaha.

Teori dependensia pada awalnya lahir dari hasil diskusi para ekonom Negara-negara Amerika Latin yang kemudian menghasilkan Deklarasi Ekonomi Amerika Latin.Teori dependensia berusaha menjelaskan keterbelakangan ekonomi yang dialami Negara-negara sedang berkembang.

Dekade 1980-an menandai munculnya teori pembangunan Neo-Klasik yang menjawab sanggahan teori dependensia yang cenderung menggunakan pendekatan bersifat revolusioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi Negara pusat terhadap Negara periphery.Teori pembangunan neo-klasik yang anti terhadap pendekatan revulusioner sering disebut sebagai teori penawaran (supply side theory). Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN,meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan.

Menurut ekonom penganut teori ini seperti halnya Jagdish Baghwaty,Anne O Krueger,Bela Ballasa ,Depaak Lal dan lainnya menyatakan bahwa semakin besar campur tangan pemerintah dalam perekonomian,maka semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu Negara. Para ekonom tsb merekomendasikan kepada Negara sedang berkembang agar menuju system perekonomian dengan didasarkan pada pasar bebas.

Perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen yang merupakan teori pertumbuhan baru dengan model neoklasik adalah mengasumsikan bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam human capital menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktifitas yang menolak kecenderungan diminishing return. Salah satu masalah paling serius dengan teori neo-klasik adalah kegagalanya dalam menangkap dinamika perubahan geografis pada tingkat global seperti ditekankan Peer.

Latar belakang

Perencanaan secara luas diadopsi setelah perang dunia II pada negara berkembang yang baru merdeka untuk mengangkat pertumbuhan yang cepat dan modernisasi diangkat baik oleh pemerintah atau badan internasional.

1950, di warnai dengan kemunculan Pendekatan Residualis (Pendekatan Residualis)

1960, dominasi terhadap Kritik pendekatan Residualis melakukan perencanaan pembangunan sosio ekonomi terpadu.

1970, Indikator sosial semakin banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan sosial juga mulai memasukan bahasan tentang lapangan sektoral seperti pendidika, kesehata, pembangunan pedesaan, pemukiman dan layanan pekerjaan sosial untuk mengidentifikasi halangan untuk mengangkat kesejahteraan sosial.

1980, Kemajuan telah dilakukan dalam menghubungkan perencanaan sosial dan ekonomi dan mengangkat pendekatan terpadu dalam pembangunan.

1990, Penitikberatan pada perencanaan sosial dan pembangunan sosial.

Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kemerataan.

Diungkapkan bahwa pertumbuhan adalah dasar yang tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan sosial. Pernyataan ini mendesak pemerantah untuk merumuskan tujuan sosial yang lebih spesifik untuk pembanguan dan untuk menyalurkan sumber yang ada untuk rakyat lewat perencanaan sosial yang menargetkan kepada kelompok berpenghasilan rendah.

Berangkat dari permasalahan tersebut mulai banyak perhatian pada isu ketidak merataan/inequality. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi tidka meningkatkan taraf hidup kelompok termiskin tetapi malah memperkaya elit pejabat dan politik.

Kesejahteraan Sosial dan Kebutuhan Dasar

Pertunbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat mengikis kemiskinan massa di negara berkembang yang menekankan pada peran gaji dalam mengangkat taraf hidup, sedangkan kebutuhan dasar mengenai maslaah ketenagakerjaan masih belum terselesaikan.

Permasalahan ketenagakerjaan ini menjadi  akar permasalahan bagi pemenuhan kebutuhan dasar yang lain seperti: Pertama, kebutuhan untuk kelangsungan hidup seperti nutrisi, persediaan air minum, dan pemukiman. Kedua, kebutuhan non primer yang dipandang sebagai hak soisal seperti pendidikan kesehatan dan keamanan. Ketiga, kebutuhan non materi seperti kebutuhan untuk berpartisipasi pada proses polotik, di lindungi dari diskriminasi dan memiliki kemampuan yang sama untuk perbaikan hidup.

Adopsi strategi kebutuhan dasar  mengaitkan sejumlah kebijakan dan program seperti: Pertama, pemerintah harus melakukan pemetaan masalah untuk melihat kebutuhan yang paling mendesak dan untuk memprioritaskan kebutuhan dasar. Kedua, kebutuhan dasar membutuhkan identifikasi tentang kelompok yang ditargetkan. Ketiga,kebutuhan dasar terkait dengan pembangunan proggram yang lebih spesifik yang berdana rendah, sesuai dengan kondisi lokal yang melibatkan masyarakat pada pelaksanaanya juga pada penggunaan layanan.

Pembangunan yang Berkesinambungan

Pembangunan yang berkesinambungan  dipandang sebagai strategi pembangunan baru. Pembangunan berkesinambungan menciptakan sebuah proses yang memasikan bahwa sumber alam dapat terisi dan generasi akan datang akan terus memiliki sumber yang mereka butuhkan.

Pendekatan pembangunan ini menunjukan bagaimana menggunakan sumber yang ada dan menjaga bagaimana generasi yang akan datang memiliki akses pada sumber ini nantinya.

Pembanguna Masyarakat dan Pembangunan Social

Pembangunan social sebagai istilah yang di ciptakan oleh inggris untuk mengkonotasi dua elemen pada kebijakan social colonial; yang disebut dengan kesejahteraan social remedial dan pembanguanan masyarakat. Program pembangunan masyarakat ini jga tergantung letak geografisnya. Seperti Ronald Dore dan Zoe Mars (1981) menunjukan banyak negara yang melakukan pembangunan  masyarakat berbasis nasional dan program ini di jalankan oleh pejabat provinsi dan pusat. Contohnya protek commilla di banglades yang telah menarik banyak perhatian. Selanjutnya ketika sebagian besar progam pembangunan masyarakat berjalan pada daerah pedesaan yang lain di daerah kumuh perkotaan.Program pembangunan msyarakat juga telah meningkatkan aktifitas produktif, pembangunan masyarakat telah mendukung pembangunan ekonomi lewat penciptaan infrastruktur sosilal dan program soial yang meningkatkan terbentuknya SDM dan capital social.

Aksi masyarakat partisipan dan pembangunan

Banyak kritik yang  mengkalaim bahwa birokrasi pembangunan social telah makin besar dan tidak lagi efisiien juga tidak adanya tanggung jawab serta koruposi yang semakin meluas. Pada situasi seperti ini aksi masyarakat muncul .beberapa aktifis masyarakat berpendapat bawa kapitalismelah yang harus disalahkan dalam masalah kemiskinan dan kekurangan didunia ketiga, mereka mengkalaim bahwa  aksi aksi pemerintah dapat memobilisasi masa dan menghasilkan rubuhnya kapitalisme dan menciptakan institusi popular seperti komunis dan menciptakan institusi popular seperti  komunitas yang akan memastikan kesejahteraan seluruh warganya. Midgley dan rekan-rekannya (1986 ) berpandapat bahwa pendapat ini lebih bersifat ke teoristis dan komitmen idiolodis daripada analisis yang hati-hati tentang efektifitas dari berbagai macam bebtuk keterlibatan masyarakat.

Parempuan, gender dan pembangunan sosial

Istilah gender secara luas telah di pergunakan pada lingkaran ilmu social untuk mengkonotasikan peran yang yang ditentukan oleh budaya. Kelompok yang telah menarik perhatian internasional karena usahanya dalam mengangkat pendekatan pemberdayaan perempuan adalah  DAWN (development alternatives with women for new era)organisasi ini telah lama mengadopsi  baik dua strategi  jangka panjang dan jangka pendek. Strategi jangka panjang berusaha untuk merombak hukum dan kode sipil yang secara negative berdampak pada perempuan, memodifikasi hak poroperti  yang  diskriminatif dan mengubah institusi budaya yang mendukung dominasi  laki-laki dalam masyarakat. Stra tegi jangka pendek berusaha untuk meningkatkan kepemilikan perempuan pada aktifitas ekonomi produktif lewat usaha sendiri dan koprasi wanita. Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi perempuan  dan meningkatkan kapasitas produksi perempuan yang bekerja pada sector pertanian.

di adaptasikan dari tulisan James Midgley

Undang-undang program jaminan sosial yang ada saat ini pertama kali muncul di eropa barat pada akhir abad 19 untuk memberikan perlindungan terbatas pada upah para buruh industri dari kemungkinan pemutusan hubungan kerja, sakit, cacat dan pensiun, dan untuk menjaga  penurunan pendapatan seiring dengan meninggalnya para pekerja tersebut. Program tersebut secara perlahan diperluas untuk mencakup golongan yang lebih besar dalam masyarakat. Sekitar tahun 50 an, sebagian besar negara – negara industri barat seluruhnya atau hampir seluruhnya telah tercakup. Saat ini jaminan sosial merupakan komponen utama dalam negara kesejahteraan (Welfare state) modern, dan biaya jaminan sosial merupakan proporsi terbesar dalam anggaran negara.

Undang-undang program jaminan sosial juga di adakan di beberapa negara yang sedang berkembang pada tahun 1950 dan 1960an. Tetapi secara umum, mereka tidak menghasilkan perlindungan bagi mayoritas anggota masyarakat. Program ini secara khusus  membatasi cakupannya bagi pekerja yang mempunyai gaji tetap dibidang pelayan umum, militer, industri modern dan sektor komersial. Sebagian besar pekerja sektor informal-perkotaan atau disektor subsistensi pedesaan . bagaimanapun juga, siapapun yang dikeluarkan dari sistem jaminan sosial negara mempunyai standard hidup yang lebih rendah daripada mereka yang berada disektor modern, dan kebutuhan mereka akan proteksi/perlindungan lebih besar.  Mereka miskin, kondisi kesehatan mereka mengkhawatirkan dan pendidikan mereka berada pada level yang rendah dan mereka menghadapi ketidak amanan dalam kehidupan sehari-hari

Masalah ketidakadilan ini telah diakui keberadaannya, banyak pemerintah telah mendeklarasikan tujuan mereka untuk memperluas perlindungan jaminan sosial kepada seluruh warga negara. Seperti pengembangan ekonomi, dan banyak masayrakat yang tertarik menjadi tenaga kerja, pembuat kebijakan optimis bahwa undang-undang jaminan sosial akan menciptakan kesetaraan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat. Bagaimanapun juga, keyakinan mereka sekarang sedang dipertanyakan. Sebagaimana dampak dari resesi ekonomi, hutang luar negeri, inflasi dan rendahnya nilai investasi, kondisi ekonomi di negara sedang berkembang semakin memburuk kecuali negara-negara asia timur yang baru saja menerapkan industrialisasi, tetapi banyak bagian dari negara sedang berkembang yang mengalami stagnasi ekonomi. Konflik regional dan domestik, bencana alam dan kesengsaraan lain selalu menghalangi pertumbuhan ekonomi. Seperti bertambahnya pengangguran dan kemungkinan menurunnya kemampuan daya tarik modernisasi sektor ekonomi.

Kondisi demikian tidak memungkinkan undang-undang jaminan sosial untuk diperluas yang mencakup secara keseluruhan,tetapi hanya sebagian kecil dari negara-negara yang sedang membangun yang dapat dilihat masa depannya. Terdapat hal penting yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi cara-cara innovatif pengembangan perlindungan (jamsos) bagi mereka yang berada diluar cakupan undang-undang program jaminan sosial.

Makalah ini melihat akan kemungkinan pengembangan cakupan jaminan sosial pada populasi secara keseluruhan dengan pendekatan integratif antara program jaminan sosial dari negara dan tradisionalitas yang didukung oleh kearifan lokal. Makalah ini mengkaji bagaimana mekanisme berjalannya kesejahteraan sosial tradisional, selain itu juga mengkaji tentang beberapa percobaan inovatif yang dikenalkan oleh beberapa negara. Alasan tersebut menegaskan bahwa pendekatan yang komprehensiv diperlukan untuk melihat permasalahan yang berkaitan dengan jaminan sosial. Hal ini membutuhkan gambaran pembuat kebijakan dan sikap proaktif untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan. Paper ini bertolak dari beberapa sumber yang termasuk bagian dari penelitian etnografi dibawah kendali beberapa sarjana yang pernah melakukan studi sistem jaminan sosial tradisional pada masyarakat yang berbeda. Beberapa temuan dari kajian ini akan di laporkan dalam journal Focaal.  walaupun kajian ini tidak menampilkan bagaimana kebijakan negara dapat di modifikasi untuk mengakomodir sistem tradisonal. Mereka membuka kemungkinan untuk mengembangkan perlindungan jaminan sosial pada jutaan manusia dalam negara sedang berkembang.

Permasalahn-permasalahan jaminan sosial di negara sedang berkembang

Walaupun berbeda-beda, program jaminan sosial yang dijalankan oleh pemerintah di negara sedang berkembang mempunyai kesamaan karakteristik. Tentu saja paling banyak didasarkan pada konsep jaminan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah negara barat (negara maju) dan perkumpulan buruh internasinal. Definisi formal dari jaminan sosial disandarkan pada perkumpulan buruh internasional. Untuk mendefinisikan secara formal membutuhkan: pertama: bahwa program jaminan sosial adalah program yang dibuat dan disahkan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua: program ini dijalankan oleh agen-agen publik, ketiga: menyediakan obat-obatan dan atau pelayan biaya hidup. Pelayanan medis disediakan dibawah jaminan sosial diharapkan mencakup pelayan preventif dan kuratif sekaligus. Pelayanan biaya hidup menyediakan keberlangsungan pendapatan ketika tiba-tiba terjadi penurunan pendapatan, gangguan ataupun penghentian gaji karena sakit, luka/kecelakaan, cacat, pensiun dan kematian. Juga termasuk jaminan sosial adalah penaikan pendapatan dengan membayar tunjangan keluarga yang mempunyai anak, orang tua/jompo atau lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang (International Labour Office, 1942,1981)

Sebagai tambahan permasalahan ini, jaminan sosial mungkin didefinisikan dengan referensi lain untuk membedakan beberapa tipe program jaminan sosial. Ditempat lain, saya mengkategorikan jaminan sosial sebagai asuransi sosial, bantuan sosial, pertanggung jawaban majikan, dan tunjangan sosial (Midgley, 1984a). Asuransi sosial melibatkan ”kontribusi” reguler dari siapapun yang tercakup dalam sistem jaminan sosial, dan manfaatnya disalurkan berdasarkan catatan kontribusinya. Bantuan sosial tidak bergantung pada kontribusi, akan tetapi didanai dari pendapatan umum yang sifatnya kondisional berdasarnya temuan dalam seleksi (atas pelamar) dalam tes pendapatan. Program pertanggung jawaban majikan menempatkan tanggung jawab untuk memberikan keuntungan pada perusahaan dan sering kali berupa dana khusus di mana pengusaha dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu yang telah ditetapkan. Tunjangan sosial dikenal juga sebagai ”demo hibah” karena mereka membayar dari pajak umum ditujukan pada populasi khusus seperti anak-anak, orang cacat atau lansia tanpa tes pendapatan. Sebagai tambahan atas empat tipe utama jaminan sosial diatas, beberapa negara telah memutuskan untuk menghemat biaya dengan mewajibkan simpanan/tabungan kepada para karyawan untuk membayar contribusi yang dapat dinikmati ketika mereka pensiun.

ILO (International Labour Organization) secara definitif jaminan sosial memberikan gambaran cukup akurat tentang perundang-undangan jaminan sosial di banyak negara. Akan tetapi  Walaupun secara umum fitur-fitur mereka sama, pokok perbedaannya adalah pada dukungan ditiap-tiap Negara tersebut. Di Negara afrika yang berbahasa perancis, misalnya: dana tunjangan keluarga merupakan asuransi sosial yang merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial. Di banyak wilayah bekas territorial Inggris, termasuk Ghana, Nigeria dan Zimbabwe penghematan dana ternyata banyak digunakan. di banyak Negara amerika Latin, program jaminan sosial dari Negara menyediakan layanan kesehatan yang selama ini jarang tersedia diwilayah asia dan afrika. Di banyak Negara amerika latin, jaminan sosial dikelola oleh sejumlah besar dana yang berbeda untuk kelompok pekerjaan yang berbeda.  Di lain Negara, jaminan sosial diatur oleh satu organsasi secara sentralistik.

Seperti disebutkan sebelumnya, jenis jaminan sosial secara umum di Negara dunia ketiga adalah mempunyai cakupan yang terbatas, tidak mampu mengcover seluruh populasi (warga Negara), dan disparitas dalam cakupannya meliputi perbedaan antara upah kerja regular (UMR red) dan sector ekonomi subsistensi. Terdapat beberapa eksepsi (pengecualian), seperti pendapatan yang tinggi di negara-negara yang baru saja menerapkan industrialisasi di asia timur, timur tengah, amerika tengah dan amerika selatan, akan tetapi kebanyakan bangsa Negara dunia ketiga secara proporsional hanya sedikit dari populasi yang mendapatkan perlindungan (Jaminan sosial). Dari data yang tersedia, Mouton 1975, untuk Afrika pada sekitar 1970 an, menyatakan bahwa Negara-negara yang mempunyai warga Negara beberapa juta seringkali hanya menyediakan cakupan kurang dari 50000 orang. dalam banyak study yang baru dilakukan, Gruat (1990) menemukan bahwa perlindungan jaminan sosial di Afrika bergerak dari satu persen dari jumlah penduduk di Chad, Gambia dan Nigeria dan 22% di mesir serta 24% di tunisia. Mesa-Lago (1992) melaporkan bahwa cakupan di Negara-negara Amerika latin seperti Bolivia, Ekuador, Guatemala, Nicaragua dan Peru kurang dari sepertiga dari tenaga kerja, sementara itu di  republic Dominika, El Savador, Honduras, dan Paraguay kurang dari 15 % sedangkan beberapa negara amerika latinseperti argentina, brazil, chili dan Uruguay telah mencapai level yang lebih tinggi, mesa-Lago (1989) meragukan apakah data statistic sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran tunjangan yang cukup memadai. Di akhir tahun 1970an , Thompson (1979) melaporkan bahwa cakupan di kebanyakan negara-negara asia sangat rendah ketika dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Di Pakistan, hanya 400 000 pekerja dari total jumlah penduduk 71 juta yang tercakup dalam jaminan sosial, sementara itu di Burma dapat dibandingkan 235000 dari total 30 juta. Dalam decade terakhir (Mesa-Lago 1992) menyatakan bahwa situasi tidak kelihatan membaik. Hanya 8% dari tenaga kerja yang tercakup dalam jaminan sosial di India, ketika di Thailan mencapai 10% dan di Indonesia hanya 12% dari tenaga kerrja yang tercakup dalam jaminan sosial.

Saya telah menunjukkan kurangnya cakupan jaminan sosial di Negara-negara sedang berkembang semakin diperburuk dengan ketidak adilan mekanisme pendanaan, dengan memanfaatkan pendapatan dari mereka yang tidak tercover (dalam jaminan sosial) untuk mensubsidi mereka yang tercover (Migley, 1984a). Sejak pemerintahan di banyak Negara sedang berkembang secara ekstensif mempercayakan pada perkembangan pemungutan pajak pada mereka yang berpendapatan rendah, subsidi menyebabkan buruknya pendistribusian yang mengalir dari orang miskin kepada mereka yang punya penghasilan. Dibandingkan dengan sector subsistensi, para pekerja dengan system penggajian biasanya mendapatkan bayarannya sebagai pendapatan tetap dan mempunyai standard hidup yang lebih tinggi. Bertentangan skekali, oleh karena itu jaminan sosial di banyak Negara sedang berkembang mengeluarkan mereka yang membutuhkan perlindungan lebih besar dan mengcover mereka yang kebutuhan relative lebih rendah.

Mengabaikan mayoritas penduduk, pada awalnya oleh lembaga jaminan sosial tidak dianggap sebagai permasalahan. Pada tahun1950an dan 1960an ketika program jaminan sosial pertama kali dikenalkan pada banyak negara sedang berkembang, suatu teori ilmu sosial yang dikenal dengan teori modernisasi, mengesahkan pengesampingan dari sebagian besar jumlah penduduk dari undang-undang jaminan sosial. Dalil dari teori ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi pada negara sedang berkembang akan mempercepat transfer surplus tenaga kerja dari sektor subsistensi ke Penggajian pegawai modern. Hal tersebut dalam gaji pegawai  akan memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan sosial dan akan diberikan perlindungan. karena ekonomi terus tumbuh dan banyak petani akan ditransfer ke Sektor modern, perlindungan akan diperluas, sehingga mempercepat cakupan jaminan sosial secara universal.

Sebuah teori selalu mengasumsikan bahwa mereka yang tinggal dan bekerja pada sektor subsistensi cukup dilindungi oleh bentuk dukungan (jaminan sosial) tradisional. Penggambaran ini diakui secara luas sekitar tahun 1950an dan 1960an, dan menyarankan agar untuk sementara lembaga-lembaga adat memberikan perlindungan dalam masyarakat tradisional, pengalihan pada sistem gaji pegawai kota memutuskan jaringan/jalur sistem dukungan tradisional dan menaikkan kerentanan resiko sosial. Dalam pengalaman modernisasi masyarakat, perlunya ketentuan negara untuk menggantikan mekanisme dukungan tradisional sangatlah penting. Beberapa catatan (Rimlinger, 1968, 1971 dan Cockburn, 1980) mengajukan argument bahwa ketika pemerintah dihadapkan pada tingkat tertinggi akan kebutuhan sosial pada area pedesaan, juga untuk memperbaiki tekanan politik yang mengintervensi, mereka merasa terpaksa untuk mengenalkan program perundang-undangan. sebagai pengalaman modernisasi masyarakat dan seluruh penduduk secara bertahap bergeser ke sektor modern, kewajiban tradisional melemah, keluarga inti kehilangan kemampuannya untuk memberikan perlindungan, dan kearifan lokal lainnya secara bertahap akan menghilang.

Pada situasi demikian, system jaminan sosial dari Negara menempati sistem tradisional dan menyediakan cakupan yang universal. teori ini semenjak diperkenalkan benar-benar cacat. Sebagai tambahan beberapa permasalahan kekurangan dan ketidakadilan cakupan, beberapa kajian menunjukkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial di Negara sedang berkembang tidak kurang memberikan perlindungan anggotanya. Mesa-lago (1985,1989) secara luas melakukan penelitian tentang jaminan sosial di negara-negara amerika latin, hasilnya menunjukkan, bahwa banyak dana asuransi sosial yang menghadapi masa-masa sulit dan permasalahan administratif. Manfaat devaluasi adalah untuk mengurangi tingkat perlindungan bagi mereka yang berkerja di sektor gaji formal. Korupsi, ketidak efektifan dan keterlambatan administratif dalam pembayaran tunjangan selalu merintangi efektifitas skema jaminan sosial.

Laporan sederhana tidak tepat dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk-bentuk variabel kompleks lembaga-lembaga. Juga, pemeriksaan sambil lalu sistem adat tidak boleh mengarah pada kesimpulan bahwa mereka selalu berfungsi secara efektif, dan secara memadai memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah dicatat sebelumnya, pandangan bahwa sistem tradisional dengan baik terpadu, komprehensif dan efektif sebelumnya digunakan untuk membenarkan perluasan perundang-undangan jaminan sosial, tetapi ada cukup banyak bukti untuk menyangkal kesimpulan ini. Sebagai contoh, ketika De Brujin (1994) telah ditampilkan dalam laporan yang sangat tajam , sistem tradisional sering di bawah tekanan dan tidak bisa merespon secara memadai dengan tuntutan ditempatkan di atasnya, terutama di negara-negara di mana iklim dan kesengsaraan adalah hal yang lazim.

Juga tidak boleh itu diasumsikan bahwa sistem tradisional selalu berfungsi dengan cara yang positif untuk mempromosikan kesejahteraan individu maupun komunitas. Sebagai contoh, Mulder (1994) telah menunjukkan bahwa sementara kebiasaan pesta perayaan meningkatkan solidaritas dan identitas masyarakat, dapat memaksakan beban keuangan yang parah di keluarga. Gambaran yang popular dan menyenangkan masyarakat tradisional sering mengaburkan fakta bahwa masyarakat adat (seperti modern) budaya dicirikan oleh ketegangan, konflik dan paradoks pengaturan. Vel’s (1994) bercerita tentang nasib non-konformis dalam budaya tradisional menyediakan dukungan yang memadai untuk hal ini. Selain itu, terdapat bukti untuk memberikan perlindungan sosial (Gilbert 1976, Cockburn 1980, Van de Ven 1994).

Walaupun masalah ini, sistem kesejahteraan masyarakat adat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperluas cakupan kepada mereka yang saat ini dikesampingkan. Proposal kebijakan nyata yang memperkuat sektor pribumi dan mengintegrasikannya dengan sistem perundang-undangan sangat diperlukan. Saatnya untuk mengakhiri kompartementalisasi kedua sistem.

Menyatukan system tradisional dan sistem Negara

Seperti yang telah dicatat sebelumnya, ada pengakuan bahwa perundang-undangan perlindungan jaminan sosial harus diperluas ke orang-orang di pedesaan subsisten dan sektor informal perkotaan negara-negara berkembang. Sementara banyak pembuat kebijakan modern yang sebelumnya percaya bahwa ketentuan perundang-undangan pada akhirnya akan melindungi seluruh penduduk, hanya sedikit yang percaya bahwa cakupan universal akan dicapai dalam waktu dekat. Beberapa telah mengidentifikasi cara untuk mengintegrasikan sektor tradisional dan perundang-undangan dan beberapa telah menerapkan ide baru, pendekatan eksperimental yang memperluas cakupan untuk masyarakat yang kekurangan. Namun, literatur pada subjek adalah terbatas, dan rekening terperinci program-program inovatif yang sulit untuk diperoleh. Di sebagian besar negara-negara berkembang saat ini, sistem ganda perundang-undangan dan jaminan sosial pribumi terus beroperasi secara paralel.

Beberapa Contoh Mengintegrasikan ketetapan tradisional dan perundang-undangan

Penulis-penulis seperti Getubig (1992) dan saya sendiri (1984a) telah merangkum berbagai upaya untuk membangun program jaminan sosial yang inovatif yang berusaha untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang saat ini dikesampingkan. Hal ini termasuk berbagai program besar yang diberikan oleh pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Juga termasuk yang pribumi, kultural dilembagakan adalah bentuk perlindungan sosial. Walaupun penulis tidak membahas secara khusus dengan sektor tradisional, karena alasan ruang, perhatian akan difokuskan dalam tulisan ini adalah pada inovasi mereka berupaya memperkuat sarana pendukung budaya tradisional, dan mengintegrasikan mereka dengan sistem jaminan sosial negara.

Penguatan kewajiban keluarga tradisional: Salah satu contoh dari program jaminan sosial yang inovatif, yang berusaha untuk mengintegrasikan tradisional dan modern adalah bentuk-bentuk perundang-undangan jaminan sosial, melibatkan upaya untuk memperkuat sistem dukungan keluarga dengan membayar tunjangan pemerintah kepada keluarga atau anggota keluarga yang peduli untuk anggota yang membutuhkan. Perundang-undangan program-program jaminan sosial secara konvensional menekankan pengertian tanggung jawab untuk meminta anggota keluarga untuk merawat kerabat. Namun, gagasan tanggung jawab kerabat telah bersandar pada insentif menghukum daripada pendekatan, dan gagal untuk mengakui bahwa dalam banyak masyarakat miskin, kerabat itu sendiri terlalu miskin untuk mengambil tanggung jawab tambahan. Tulisan sederhana oleh Schott (1988) dan De Bruijin (1994) memberikan banyak bukti untuk mendukung pendapat ini.

Pengakuan atas masalah ini, pemerintah negara bagian Sabah di Malaysia memperkenalkan sebuah program bantuan usia tua pada 1979, yang memungkinkan manfaat pembayaran bagi orang tua yang sedang ditanggung oleh keluarga. Meskipun mereka yang tinggal dengan anak laki-laki atau anak perempuan tidak dimasukkan, program menjungkirbalikkan prinsip kerabat ‘tanggung jawab dan memperkenalkan subsidi kecil ke dalam pendapatan keluarga yang dapat membuat perbedaan besar untuk mereka yang berada di garis proverty atau dekat garis tingkat  kemiskinan (Amin 1980). Meskipun ada beberapa contoh lain penelitian jenis ini, tidak sulit untuk membayangkan cara-cara mengembangkan pembuatan kebijakan inovatif yang sama, melalui subsidi dan dukungan aktif, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang memperkuat dan memfasilitasi operasi efektif budaya keluarga peraturan yang berisi kewajiban untuk perawatan bagi keluarga miskin.

Meningkatkan tanggapan masyarakat tradisional. Pemerintah juga dapat merumuskan kebijakan yang memperkuat kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan, dan yang berusaha untuk mengintegrasikan tanggapan masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan. Daerah utama untuk penelitian ini adalah zakat. Sebagian besar pemerintah berbagai negara-negara Islam telah berusaha untuk mengatur pengumpulan dan distribusi zakat untuk memodifikasi dasar voluntaristik lembaga ini. Arab Saudi adalah salah satu negara pertama untuk mengintegrasikan praktek adat dengan hukum zakat bantuan sosial. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1962 dan membutuhkan pembayaran 50% zakat untuk program negara dan pencairan dana yang tersisa 50% sesuai dengan preferensi individu di bawah hukum Islam. Zakat dikumpulkan oleh negara diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan untuk bantuan hukum. Karena sistem saat ini tidak memenuhi kewajiban fiskal melalui pengumpulan zakat, itu disubsidi oleh pendapatan masyarakat umum. Tidak seperti banyak negara-negara Islam lainnya, di mana zakat dan perundang-undangan sistem bantuan sosial beroperasi berdampingan, Arab Saudi’s integrasi dari kedua sistem dapat membentuk dasar untuk percobaan yang mana serupa dengan yang lain.
Koperasi atau masyarakat yang saling menguntungkan adalah bentuk lain dari jaminan sosial pribumi yang beroperasi di tingkat masyarakat. Selain dari skala besar, formal, koperasi yang diatur oleh pemerintah, ada sedikit, asosiasi spontan orang-orang lokal yang beroperasi baik di pedesaan maupun perkotaan dan yang memiliki fungsi jaminan sosial. Asosiasi ini tidak hanya mempertahankan arus pendapatan di masa kesulitan tetapi banyak memiliki fungsi preventif atau promotif juga. Koperasi praktek penyimpanan gandum di Afrika Barat yang digambarkan oleh Gilbert (1976) adalah sebuah contoh dari koperasi yang memiliki fungsi welafare preventif.

Bentuk yang paling umum dari asosiasi koperasi, yang berusaha untuk menyediakan dukungan pendapatan selama masa regangan keuangan, adalah pemakaman saling menguntungkan masyarakat. Masyarakat ini mengumpulkan sumbangan rutin dibayar oleh para anggotanya. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membayar untuk pemakaman dan upacara lainnya pada saat kematian. Upacara ini sering membutuhkan pengeluaran yang besar dan dapat mengakibatkan utang dan membuat kesulitan. Selain membayar untuk menghadiri pemakaman, saling menguntungkan masyarakat banyak memberikan manfaat untuk membiayai biaya upacara perkawinan, bantuan pada saat sakit, selamat lumsum manfaat, dan pinjaman kepada anggota dengan kebutuhan khusus (Little 1965).

Populer lainnya adalah asosiasi koperasi kredit berputar masyarakat, khususnya di antara kelompok-kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Masyarakat ini mengumpulkan kontribusi dari setiap anggota serta membayarkan jumlah total untuk masing-masing anggota secara bergantian. Karena orang miskin memiliki akses terbatas pada bank atau lembaga tabungan lain, memutar masyarakat kredit adalah suatu cara untuk mengumpulkan tabungan. Ada, tentu saja. Banyak variasi pada bentuk dasar ini koperasi tabungan dan kredit asosiasi.

Pemerintah dapat memanfaatkan koperasi ini lebih efektif untuk meningkatkan jaminan sosial bagi mereka yang saat ini dikecualikan. Mereka dapat membantu koperasi yang sudah ada asosiasi untuk meningkatkan prosedur manajerial mereka, membuat investasi lebih aman, dan merekrut lebih banyak anggota. Selain itu, pemerintah bisa mensubsidi program mereka dan, khususnya, mereka yang melayani bagian-bagian yang paling membutuhkan penduduk. Sebagai Moreau (1974) menunjukkan, pemerintah Aljazair telah berhasil dalam memanfaatkan sumber daya dua koperasi kota yang besar untuk tujuan ini. Selain itu, pemerintah dapat mendorong pembentukan koperasi-koperasi baru yang berusaha secara khusus untuk memberikan jaminan sosial.

Kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perundang-undangan dan adat

Beberapa contoh ini menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menemukan cara-cara mengintegrasikan perundang-undangan jaminan social  dengan system tradisional atau masyarakat adat. Namun, banyak yang harus dilakukan jika integrasi sistem harus dipupuk pada skala yang signifikan. Pertanyaan sulit tentang mekanisme untuk mempromosikan integrasi juga perlu dijawab. Satu pertanyaan berkaitan dengan tanggung jawab untuk mempromosikan integrasi perundang-undangan dan sistem tradisional.

Meskipun saat ini mode untuk mengklaim bahwa pemerintah di mana-mana yang tidak efisien dan korup, sulit untuk memahami lembaga apapun selain negara mengasumsikan tanggung jawab untuk tugas ini. Memang benar bahwa banyak pemerintah saat ini menghadapi tekanan fiskal yang berat dan pembuatan kebijakan inovatif mungkin tidak mungkin. Juga benar bahwa ada yang korup dan eksploitatif pemerintah yang memiliki sedikit minat dalam mempromosikan kesejahteraan penduduk.

Namun, ada juga banyak pemerintah yang mampu merumuskan, pengujian dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru yang memperluas perlindungan jaminan sosial untuk kelompok masyarakat yang lebih luas. Dalam analisis akhir, adalah kemampuan pemerintah untuk menggunakan kewenangan dan sumber daya mereka untuk merumuskan dan melaksanakan program-program inovatif yang menawarkan prospek terbaik untuk mempromosikan perlindungan sosial bagi semua.

Pemerintah nasional dapat dibantu oleh badan-badan internasional dalam tugas memperluas cakupan jaminan sosial. Lembaga, seperti kita kantor buruh internasional dan asosiasi jaminan sosial internasional, telah memainkan peranan aktif dalam mempromosikan adopsi dari barat bentuk jaminan sosial di dunia ketiga. Mereka perlu sekarang bahwa untuk mendorong penelitian ke sektor tradisional, dan menyediakan bantuan teknis berkualitas untuk mendorong pengembangan program-program masyarakat sosial yang tepat.

Ada berbagai langkah dalam proses merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan perundang-undangan dan sistem adat. Pertama, lebih banyak riset perlu dilakukan dalam cara sistem tradisional saat ini beroperasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh antropolog sejauh ini telah sangat penting, namun penelitian yang diperlukan terutama di tingkat lokal jika kerja pribumi tertentu bentuk-bentuk jaminan sosial harus sepenuhnya dipahami. Beberapa studi yang dilaporkan dalam masalah ini fokus memberikan contoh dari jenis penelitian yang akan dibutuhkan di masa depan.
Penelitian harus disertai dengan studi kelayakan menilai bahwa secara khusus potensi untuk mengintegrasikan sistem tradisional dan perundang-undangan. Beberapa penelitian yang dilakukan ethnoghraphic sejauh ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga adat tertentu memiliki sedikit potensi untuk memenuhi fungsi keamanan sosial. Dalam kasus lain, potensi yang lebih besar. Potensi ini perlu diperiksa, dianalisis dan dinilai secara kritis. F. von Benda-Beckmann’s (1988) penelitian rinci dalam cara zakat yang beroperasi di masyarakat Indonesia merupakan contoh yang sangat baik akan kebutuhan untuk penilaian yang hati-hati potensi untuk mengintegrasikan pendekatan tradisional dengan perundang-undangan.

Pemerintah juga harus terlibat dalam pengembangan kebijakan di mana ide-ide dan saran spesifik yang diterjemahkan ke dalam usulan-usulan konkret. Proposal ini harus membahas sejumlah besar isu yang berkaitan dengan kelayakan dan efektivitasnya. Dalam tambahan untuk menilai efektivitas potensial proposal kebijakan untuk memenuhi tujuan proyek ditetapkan, pertanyaan tentang kesesuaian, keadilan dan partisipasi harus ditangani. Kebijakan pembangunan harus memastikan bahwa inovasi yang diusulkan secara budaya, ekonomi, dan sosial tertentu relevantto kebutuhan dan keadaan masyarakat target. Mereka juga harus memastikan bahwa proposal yang memenuhi persyaratan ekuitas sehingga mereka tidak mengabaikan atau dis adventage bagian-bagian dari masyarakat yang sudah kekurangan. Akhirnya upaya harus dilakukan untuk mendorong kebijakan yang meningkatkan partisipasi oleh semua lapisan masyarakat. Semakin seluruh komunitas yang terlibat, semakin besar kemungkinan adalah bahwa kebijakan inovasi akan diterima dan bahwa mereka akan berhasil.

Pengembangan kebijakan harus diikuti dengan pelaksanaan program-program inovatif dalam proyek demonstrasi berskala kecil, yang dapat dipantau dan dievaluasi dengan hati-hati. Ini dapat didirikan di lokasi didefinisikan dan, jika menjanjikan, dapat secara bertahap diperluas. Dengan cara ini, kesalahan dan wastage largescale dapat dihindari. Hal ini juga memungkinkan untuk memodifikasi pendekatan berdasarkan pengalaman di demonstrasi semacam ini. Proses pengembangan kebijakan harus diikuti dengan skala yang lebih besar dengan terus-menerus pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program inovatif. Walaupun proyek percontohan yang berguna untuk menilai efektivitas intervensi, kemungkinan besar furher masalah yang harus dihadapi sebagai program diperluas pada tingkat regional dan nasional. Selain itu, perubahan sosial dan realitas ekonomi yang dapat berdampak negatif pada program. Hanya meskipun evaluasi dan mapan reformulations efektivitas pendekatan yang dapat diasuransikan.

Perumusan kebijakan jaminan sosial di negara-negara berkembang

Usulan untuk mengintegrasikan tradisional dan bentuk-bentuk perundang-undangan jaminan sosial juga harus disertai dengan upaya yang lebih luas untuk meninjau dan mengevaluasi kebijakan jaminan sosial nasional dalam rangka meningkatkan relevansi dengan kebutuhan negara-negara berkembang. Saat ini pendekatan dualistis yang memisahkan sistem perundang-undangan dari sistem adat harus berakhir. Ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari satu yang hanya berfokus pada sistem tradisional, dan berusaha untuk memperkenalkan modifikasi skala kecil-lembaga tradisional yang ada melalui augmentations perundang-undangan. Dualisme akan terus kecuali bentuk-bentuk lain ketentuan perundang-undangan, seperti asuransi sosial kami bagi mereka yang upah kerja atau bantuan sosial yang melayani sebagian besar untuk penduduk kota,, juga diperiksa dalam kerangka kebijakan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan sosial bagi semua.

Pembangunan yang komprehensif dan efektif sistem jaminan sosial juga memerlukan pengenalan bentuk-bentuk baru ketentuan perundang-undangan, yang lebih sesuai dengan kebutuhan negara-negara berkembang dari asuransi sosial yang ada dan program-program bantuan sosial. Peran koperasi telah didiskusikan, dan jelaslah bahwa perlindungan yang lebih besar dapat dicapai melalui undang-undang memberikan dukungan untuk menciptakan koperasi jaminan sosial baru, atau untuk meningkatkan fungsi keamanan sosial koperasi yang ada.

Kemungkinan lainnya adalah penciptaan pedesaan khusus program jaminan sosial yang berfokus pada yang paling miskin dan rentan bagian dari populasi. Program-program ini dapat, misalnya, menyediakan asuransi panen, perawatan kesehatan dan pendapatan jasa maintenance untuk masyarakat pedesaan (savy 1972, United Nations 1981, Midgley 1984a, Getubig 1992) Meskipun asuransi panen memiliki potensi yang cukup besar, beberapa contoh dari penerapan sukses pendekatan ini dapat ditemukan dunia ketiga.

Di sisi lain, khusus program jaminan sosial pedesaan telah diperkenalkan di beberapa negara. Salah satu contoh adalah pekerja pedesaan Dana Bantuan, atau Funrural, yang diciptakan oleh pemerintah brazil pada tahun 1963. Program ini dibiayai dari dua persen pajak yang dibayarkan pada komoditas pertanian dan menyediakan perawatan medis serta manfaat moneter terbatas buruh pertanian, petani, nelayan dan masyarakat adat India TGE Community. FUNRURAL terintegrasi ke dalam sistem jaminan sosial nasional pada 1978, tetapi masih mempertahankan identitas yang terpisah di dalam sistem. Tingkat pendanaan telah ditingkatkan dan pensiun, di validitas dan manfaat yang selamat sekarang dibayar. Sementara tingkat keuntungan yang rendah dan layanan dari sepuluh rudimenter, setidaknya beberapa upaya telah dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi dikecualikan sebelumnya, merugikan penduduk pedesaan.

Upaya-upaya juga harus dilakukan untuk mengubah pragrammes bantuan sosial yang memberikan bantuan yang sangat terbatas terutama untuk miskin perkotaan. Saya pernah ditinjau cara di mana program-program bantuan sosial perundang-undangan dapat diadaptasi untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan negara-negara berkembang (Midgley 1984b). di beberapa negara-negara berkembang, khususnya di asia. Upaya-upaya untuk mendorong entertprises mikro melalui bantuan sosial telah cukup berhasil (Midgley 1984c, K. von Bena-Beckmann 1988, Getubig 1992).

Pada akhirnya, tugas memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di negara-negara berkembang akan membutuhkan campuran kompleks inovasi, program-program yang ada, dan modifikasi program yang ada banyak proposal yang disarankan di sini akan kontroversial dan sulit untuk dilaksanakan. Dalam ekonomi global saat ini dan iklim politik, gagasan bahwa negara dapat merumuskan dan melaksanakan program-program inovatif akan menjadi perdebatan. Dihadapkan dengan kesulitan ekonomi dan anggaran, yang bermaksud baik pembuat kebijakan di seluruh dunia demoralisasi dan berjuang untuk mempertahankan tingkat minimal kelangsungan hidup ekonomi negara mereka. Dengan popularisasi anti-welfarist sikap selama 1980-an, akan sulit bagi pemerintah untuk

Negara dunia ke tiga (negara berkembang) mendapatkan bantuan dari negara2 barat,Bank dunia dan Dana Moneter International.Untuk mendapatkan bantuan tersebut negara debitur harus mematuhi/memenuhi kebijakan/ketentuan dari negara donotur. Kebijakan/ketentuan yang dikeluarkan oleh negara Donatur menyebabkan negara debit harus melakukan pengurangan/penghematan pembelanjaan di sektor publik.Hal ini menyebabkan pengangguran/pemutusan tenaga kerja PHK, dan pengeluaran sosial harus dihemat/dikurangi.Banyaknya pengangguran dan pengeluaran sosial yang dikurangi menyebabkan meningkatnya penyimpangan sosial.

Sistim Jaminan Sosial tradisional (asli)

Budaya negara Barat berbeda dengan budaya negara berkembang sehingga sistem jaminan sosial yang diterapkan juga berbeda. Sistim Jaminan Sosial yang digunakan negara berkembang adalah dengan memanfaatkan sumber daya  yang sudah ada di dalam masyarakat tsb, walaupun tidak dituangkan dalam undang-undang tetapi masyarakatnya menjalankannya.

Von Benda – Beckmann

Jaminan sosial tradisional tidak pas bila diterapkan dengan peraturan/undang-undang yang berlaku jaminan sosial harus ada aturannya/undang-undangnya yang diundangkan (ditulis). Sanksi jaminan sosial traditional walaupun tidak diundangkan (ditulis) tetapi berlaku juga didalam masyarakat tsb.

Pandangan para ilmuwan tentang adanya perbedaan antara jaminan sosial tradisional dengan jaminan sosial yang diundangkan.Jaminan sosial traditional adalah jaminan sosial asli yang terjadi di dalam negara berkembang. Jaminan sosial yang digunakan oleh negara berkembang diperkenalkan oleh negara kolonial pada perang dunia kedua.Undang-undang jaminan sosial yang digunakan berdasarkan pada standar ILO atau negara metropolitan.

Jaminan sosial tradisional telah ada sejak berabad-abad di dalam masyarakat negara berkembang dan muncul karena adanya  keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Pendekatan yang membedakan antara Peraturan perundang-undangan yg dibuat (modern) dengan peraturan perundang-undangan yang asli (traditional) adalah berdasarkan peran dan managemennya. Mekanisme sistem jaminan sosial asli (tradisional) adalah mewajibkan individu,kelompok dan komunitas untuk menyediakan bantuan pada waktu bantuan itu di butuhkan.

Sistem jaminan sosial traditional didasarkan pada kerjasama dan kekompakan dalam komunitas, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dalam komunitas tersebut Seperti kesejahteraan negara barat. Bossert (1988)  teori ilmu bentuk tubuh, group (kelompok) dalam menyediakan dukungan/kebutuhan  antara satu dengan yang lain dalam satu kelompok akan berbeda di karena budayanya  juga berbeda di dalam group tersebut. Di dalam group tersebut ada yang berfungsi sebagai pemeliharaan,pencegahan dan pengembangan,sesuai dengan ilmu bentuk tubuh.

Perbedaan pandangan tentang Jaminan sosial yang dilakukan oleh para ahli antropologi didasarkan pada dukungan dan tanggungjawab dari masing-masing.Jaminan sosial yang asli bisa dilihat dari pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara sedekah,dan sedekah ini berkembang tidak saja di negara-negara berkembang tetapi juga negara barat .Zakat adalah cara paling efektif digunakan (Hasan 1972, Abdalati 1975, Midgley 1984a,F.Von-Benda Beckmann 1988, De Bruijn 1994).

Mekanisme jaminan sosial budaya asli (murni) dengan cara membantu dan bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan di dalam komunitas tersebut dalam hal penyimpanan buah biji-bijian.(Gilbert 1976), budaya berbagi ternak dengan yang lain agar terjadi penambahan jumlah ternak (Van Dijk 1994). Menurut Van de Ven (1994) Kerjasama untuk memenuhi kebutuhan adalah kepentingan semua golongan.

Hari ini semuanya diawali dengan suasana mendung dan hujan yang turun begitu deras. Pagi-pagi dengan kondisi mata mengantuk karena tidak mampu memejamkan mata kupaksakan langkahku menuju Kota Solo untuk mengikuti sebuah test… terlalu banyak peserta test di sana… aku tidak yakin dengan test ini tapi ku yakin bahwa segalanya sudah di atur dan sebagai manusia aku hanyalah sak dermo nglakoni. Mungkin kalo dipikir secara logika ini bulkanlah suatu yang logis, tapi apapun kesempatan itu datangnya dari Atas… aku takut di cap sombong oleh diriku sendiri apalagi dicap sombong oleh Yang Memberi Kesempatan… bila melewatkannya. Hanya mengharap keberuntungan dari apa yang telah aku tirakatkan sebelumnya,,,,

Mendengar kabar bapak dan ibuku terpeleset dari motor membuat perasaan ini tidaklah tenang,,, meskipun kini semuanya sudah baikan. Aku bangga dengan ibu dan bapak yang tidak pernah mempunyai itikad membolos bekerja, meskipun kesempatan itu selalu ada. Mungkinkah aku seperti kedua orangtuaku nanti? Semoga, bias memegang amanah dari siapapun itu dan bias mennjalaninya dengan ikhlas. Kutitipkan rasa rindu ini untuk kedua orang tuaku di Cilacap, dan untuk kakakku di Cepu yang tak pernah berhenti mendoakanku di sela-sela rasa kasihnya untukku.

Masih terngiang dalam ingatanku semalam sahabatku bercerita, bahwa ia telah putus dengan pacarnya. Yah, pacar emang bukan suami ataupun istri. Sebenarnya berapa sih harga cinta itu? Kenapa ya, seolah cinta begitu mudah diputus, begitu mudah disambung, begitu mudah diawali dan begitu mudah diakhiri. Dan kenapa cinta itu bias terlalu cepat datang sementara hati belum siap menerima. Ah, itu urusan kawanku, meski sedih juga melihat guratan rasa sakit hati di mata sahabat yang begitu akrab, saat masih menempuh studi di Semarang.

Kututup essay mala mini dengan senandung lagu-lagu potret…

Penerimaan CPNS Kota Bandung 2009
Penerimaan CPNSD Kota Cirebon 2009
Penerimaan CPNSD Kota Depok 2009
Penerimaan CPNSD Kota Bekasi 2009
Penerimaan CPNSD Kota Bogor 2009
Penerimaan CPNSD Kota Cimahi 2009
Penerimaan CPNSD Kota Sukabumi 2009
Penerimaan CPNSD Kabupaten Bandung Barat 2009
Penerimaan CPNSD Kabupaten Cianjur 2009
Penerimaan CPNSD Kabupaten Tasikmalaya 2009
Penerimaan CPNSD Kabupaten Karawang 2009
Penerimaan CPNS Kabupaten Bandung 2009
Penerimaan CPNS Kabupaten Cirebon 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Subang 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Sumedang 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Bekasi 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Indramayu 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Majalengka 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Garut 2009
Penerimaan CPNSD kabupaten Bogor 2009

NB: Bagi Kabupaten/kota/provinsi yang linknya belum aktif, data masih dalam proses uploading…Silakan kembali lagi beberapa saat lagi